Bupati EPY Perintahkan BONGKAR Bangunan di Zona CIVIC Center

EGUSEM P. Tahun ketika diwawancarai di gedung DPRD Kabupaten TTS di SoE, Rabu 12 Pebruari 2020. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Penertiban warga yang berada di kawasan civic center dipandang aneh oleh warga yang terdampak juga oknum anggota DPRD Kabupaten TTS. Beni Saekoko: Bupati seharusnya tidak perlu harus menertipkan warga yang sudah tinggal pada kawasan Civic Center. Pemerintah daerah seharusnya ….

Citra-News.Com, SOE – BUPATI Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), EGUSEM P. Tahun menyatakan, tanah pada kawasan Civic Center (pusat pemerintahan) sudah ada pelepasan hak dari Kementerian Kehutanan kepada Pemda (Pemerintah Daerah). Dalam hal ini Pemda TTS .

“Saat ini kami dari Pemda TTS telah menganggarkan untuk pengukuran dan pemasangan patok/pilar pada batas-batas kawasan civic center. Setelah itu Pemda akan menghimbau kepada masyarakat yang berdomisili dalam kawasan civic center agar mengurus sewa pakai. Jika masyarakat yang tidak mau untuk sewa pakai maka pemerintah akan menertibkan secara paksa yaitu pembongkaran. Sedangkan masyarakat yang mau sewa pakai harus menunggu pengurusan administrasinya,”jelas Bupati yang akrab disapa Epy ini.

Kepada awak Citra-News.Com  di SoE,  Rabu 12 Pebruari 2020, menjelaskan terkait status tanah pada kawasan Civic Center. Bahwa selama ini ada sekitar 200-an bangunan berada di Zona Civic Center.  Dalam waktu dekat ini kita akanb tertibkan dengan membonmgkar paksa jika ada warga yang bersikukuh tetap tinggal di dalam zona civic center.

“Memang benar masyarakat yang memiliki bangunan pada kawasancivic center wajib membayar sewa pakai setiap tahunnya. Namun jika suatu saat tanah tersebut akan digunakan oleh pemerintah maka akan dihentikan perjanjian sewa pakai dan segera bangunannya harus di bongkar,”ucap Epy

Dia menuturkan, bangunan yang akan ditertibkan atau masuk dalam Zona civic center diperkirakan 200 lebih bangunan. Yang berasal dari 2 desa dan 1 kelurahan, yaitu sebagian masyarakan Desa Kesetnana yang berada di wilayah Dolog. Sebagian masyarakan lainnya berada di Desa Noinbila dan di kelurahan Karang Siri.

Harapan pemerintah, sambung dia,  agar secepatnya masyarakat yang berdimisili pada kawasan civik center segera mengurus sewa pakai ataukan segera membongkar sebelum pemerintah daerah menertibkannya.

Sementara seorang anggota DPRD TTS dari Komisi III, BENI Saekoko kepada media ini mengatakan, terkait penertiban warga yang berada di kawasan civic center, Bupati seharusnya tidak perlu harus menertipkan warga yang sudah tinggal lama disitu. Pemerintah daerah seharusnya mencari solusi agar rakyak tidak perlu dikorbankan.

“Jika pemerintah ingin menertibkan warga yg berada pada kawasan civik center, maka paling tidak pemerintah harus menyediakan tempat bagi mereka yang terkena dampak. Bupati harus sadar bahwa warga yg mendiami kawasan civik center, tidak mudah mereka memperoleh tanah tersebut. Karena ada yang membeli dari pihak lain,”jelas Beni.

BENI Saekoko (kiri) dan Lusianus Tusalak di SoE, Rabu 12 Pebruari 2020. Doc.CNC/jor tefa-Citra News.

Menurut Beni warga masyarajat yang membangun rumah di zona ini adalah mereka yang hidupnya pas pasan. Bisa dibayangkan, jika bangunan yang mereka tempati dibongkar secara paksa, lalu darimana mereka bisa memperoleh uang sebanyak itu membangun bangunan baru. Lalu bagaimana dengan  Rencana Detai Tata ruang (RDTR) yang sudah direvisi pemerintah daerah dan disetujui DPRD bahwa akan disediakan satu zona khusus, dan tidak akan mengganggu rumah-rumah yang ada, namun kenyataan tidak seperti itu.

“Saya tidak ada kepentingan pada persoalan penertiban ini. Namun saya mengharapkan agar pemerintah daerah tolong ingat mereka dan berikanlah mereka sebuah kebijakan agar mereka juga merasa nyaman,”ucap Beni.

Bahwa Beni menawarkan agar pemerintah tidak seharusnya memberikan sewa pakai bagi masyarakat yang terdampak. Karna jika mereka hanya diberi kebijakan untuk sewa pakai maka pemerintah akan mengambil kembali kapan saja dia mau. Sehingga kalau bisa pemerintah daerah tetap  mengijinkan mereka untuk tetap bermukin pada wilayah tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Lusianus Tusalak warga yang berada pada zona civic center mengungkapkan keberatannya jika Pemda membaut perjanian Sewa Pakai.

“Jika pernyataan pak bupati bahwa masyarakat yang berada di kawasan itu harus membuat perjanjian sewa pakai dengan pemerintah maka saya menganggap bahwa pemerintah daerah menjadikan masyarakan sebagai obyek untuk menambah PAD bukan subyek. Dan jika bupati mengeluarkan statemen bahwa masyarakat harus sewa pakai maka sangat disayangkan pernyataan seorang kepala daerah,”ucapnya.

Saya harap, tambah Tusalak, pak bupati harus pikir ulang lagi. Karena masalah sewa mungkin bisa diberlakukan bagi orang lain yang bukan warga TTS. Karena warga TTS memiliki andil untuk pembangunan TTS. Jika pemerintah berpihak pada rakyatnya, maka pemerintah harus menetapkan zona campuran lalu warga yang berada pada zona civik center direlokasi pada zona campuran itu tanpa harus ada proses sewa pakai. +++ jor/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *