Menurut dia, pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN untuk pembangunan RSUP di wilayah Timur Indonesia. Masing-masing terdapat di Wamena Papua Barat, di Maluku, dan di Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Untuk Wamena dan Maluku sudah dibangun sedangkan di Kupang sementara tahapan visibility study dan DED (detail enginering design).
“Dalam kesepakatan bersama itu pemerintah daerah menyediakan lokasi atau lahan dan pembangunan fisiknya oleh pemerintah pusat. Dan ini dipertegas lagi oleh Menteri Kesehatan RI dalam Rapat Kesehatan Daerah tanggal 17 Juni 2019 lalu. Bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat adalah suatu keharusan. Oleh karena itu sudah dibangun di beberapa wilayah seperti di Maluku dan di Wamena Papua Barat. Untuk Kupang Provinsi NTT sementara tahapan persiapkan visibility study dan DED.
“Dalam kesepakatan itu lokasinya telah dipersiapkan oleh Gubernur NTT sekitar 12 hektar di Manulai 2 Kota Kupang. Silahkan ditanyakan ke Badan Pengelolaan Asset Daerah Provinsi soal lokasi tanah yang dipersiapkan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat tersebut. Jadi kita hanya persiapkan lahanya sementara pembiayaannya oleh pemerintah pusat,”tegasnya.
Menjawab soal kendala pembebasan lahan, mantan Kepala RSUD Prof. Johanes Kupang itu mengatakan untuk lokasi pembangunan rumah sakit tidak ada masalah. Hanya saja ada permintaan dari Kementerian Kesehatan agar lahan milik masyarakat di bahagian depan rumah sakit itu juga dibebaskan. Sehingga ketika nantinya rumah sakit sudah beroperasi maka bisa mempermudah aksesibilitas orang dan kendaraan.
