INISIASI Bupati ROBBY Kembalikan MAUMERE Kota DAGANG

Ketua DPC PDIP Kabupaten Sikka, FRANSISKUS Roberto Diogo alis ROBBY Idong pose bersama ANDRE Hugo Parera (kanan) Pengurus DPP PDIP  usai Konferda V DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Neo Aston Hotel Kupang, Kamis 25 Juli2019. Doc. CNC/marthen radja

Sejak jaman penjajahan Portugis, Maumere yang kini menjadi ibukota Kabupaten Sikka sudah dijadikan pusat perdagangan antarpulau (port land). Pelan tapi pasti kini di era Bupati ROBBY mendulang fakta tersebut. Apa kiat-kiat sang bupati menjadikan Maumere Pusat Perdagangan untuk kawasan Flores dan Lembata?

Citra-News.Com, KUPANG – BUPATI Sikka, FRANSISKUS Roberto Diogo mengatakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) telah menjadikan Maumere sebagai pusat perdagangan untuk kawasan Flores dan Lembata.

Menurut  Bupati Robby-demikian ia biasa disapa- untuk menuju pada visi pembangunan jangka panjang ini kita melanjutkan pembangunan sudah dilakukan periode-periode sebelumnya. Dengan menitiberatkan pada sector-sektor priorotas kebutuhan rakyat. Dimana kita merancanbangunnya dalam  sebuah perencanaan pembangunan jangka pendek dan jangka menengah daerah.

“Untuk mengembalikan nama besar Maumere sebagai Kota Dagang ini, sudah ada banyak langkah maju yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Sebagai langkah awal di kepemimpinan kami, patut kami berterimakasih kepada AHP selaku pihak yang telah memfasilitasi pemberian subsidi BBM dari dana APBN pada kapal Roro  (kapal penumpang dan barang, red) dengan rute pelayaran Maumere- Surabaya pulang pergi PP/vice versa). Ini sangat membantu kelancaran bisnis perdagangan antarpulau bagi masyarakat Flores dan Lembata,”demikian Bupati Robby di sela-sela Konferda PDIP di Kupang, 25 Juli 2019.

Menjadikan Maumere sebagai pusat perdagangan untuk kawasan Flores dan Lembata, kata Robby, sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Yaitu menjadikan Maumere sebagai pintu masuk sekaligus pintu keluar perdagangan antarpulau.

“Kapal roro yang mengantarpulaukan barang dan orang dari Maumere dan sebaliknya, adalah fakta yang sudah dilakukan pemerintah. Kami sudah mengambil langkah-langkah dengan berterima kasih kepada AHP yang sudah sangat membantu memfasilitasi. Pihak AHP sudah memberikan subsidi BBM dengan melalui proses yang cukup panjang hingga BPH Migas untuk mendapatkan quota sesuai dengan permintaan,”tandasnya.

Bahwa dengan potensi perairan Teluk Maumere yang luas itu akan mampu melabuhkan kapal-kapal penyuplai barang-barang kebutuhan pokok rakyat di kepulauan Flores dan Lembata. Dan selama ini pngoperasian kapal roro yang ada atas perjuangan AHP hingga ke BPH Migas. Sehingga diberikan quota BBM bersubsidi dari dana APBN.

Sejalan dengan program jangka panjang daerah, lanjut Robby, beberapa komoditi unggulan di Kabupaten Sikka menjadi program prioritas utama untuk dikembangkan. Diantaranya sektor Kelautan dan Perikanan.

Bupati Robby pose bersama pengurus DPC PDIP Kabupaten Sikka, Konferda V DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Neo Aston Hotel Kupang, Kamis 25 Juli2019. Doc. CNC/marthen radja

Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Sikka merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pembangunan dan pengembangan perikanan. Prospek ke depan ini kita kembangkan industry perikanan dalam skala besar.

“Pengembangan perikanan bersakala besar ini kita bangun di wilayah Nangahale diatas lahan seluas 17 hektar yang sudah kita bebaskan. Pengembanganan dilakukan oleh pengusaha (investor) dari Thailanda yang sudah tentu berkelas internasional. Di lokasi itu lengkap dibangun sarana dan prasarana (Sarpras) mulai dari pelabuhan Marine hingga pabrik pengolahannya. Dalam mana hasil olahan perikanan tangkap yang ada kemudian diekspor ke luar negeri, seperti Thailand, Korea, Jepang, dan Cina,”jelas Robby.

Dikatakan, pengembangan perikanan dalam skala besar di Nangahale ini adalah inisasi bersama Uskup Maumere. Dalam kerangka peningkatan ekonomi umat di Keuskupan Maumere, pihak gereja mengambil peduli untuk hal ini. Kolaborasi program pembangunan antara pemerintah dan pihak gereja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

“Iya ini ibarat gayung bersambut antara program pemerintah dan gereja kita saling berkolaborasi dalam membangun dan meningkatkan ekonomi umat (masyarakat) Kabupaten Sikka.  Karena itu Bapak Uskup Maumere lah yang memfasilitasi investor dari Thailand untuk pembangunan perikanan di Nangahale. Jadi tidak hanya bangun industry akan tetapi mulai dari teknologi penangkapan, pengalengan, hingga kemasan untuk diexport,”ungkap Robby.

Bupati dari Calon Independent dan kini digaet Parpol (Partai Politik) menjadi Ketua DPC PDIP Kabupaten Sikka ini, lebih jauh membeberkan, Selain sector kelautan dan perikanan juga tidak lepas  sector pertanian dan perkebunan. Karena diketahui pertanian dan perkebunan menjadi sector penggerak ekonomi di Kabupate Sikka.

Untuk itu di Kabupaten Sikka terus dibangun pengembangan komoditi perkebunan seperti kelapa dan kakao (coklat). Ke depan kita  juga dibangun industry kelapa. Dalam mana semua produk olahan dari bahan dasar kelapa. Karena Kabupaten Sikka wilayah produksi kelapa maka pembangunan industry pengolahan kelapa ini sangat prospektif. Dan juga coklat ata kakao. “Produk kelapa dan kakao menjadi komoditi unggulan masyarakat di Kabupaten Sikka ini menjadikan pemerintah terus berupaya melakukan pengembangan. Mulai dari pembudidayaannya hingga produksi dan pemasarannya. Produk olahan dari bahan kelapa ini menjadi salah satu komoditas perdagangan antarpulau,”tegasnya.

Konflik Antarpejabat Politik itu Hal Biasa

Berkaitan dengan sector pariwisata, kata Robby, Kabupaten Sikka adalah wilayah potensial pngembangangan pariwisata. Untuk hal ini kita sudah punya RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah).

“Perlu diketahui upaya pengembangan kepariwisataan sudah dilakukan dari masa ke masa. Ini memberikan bukti kalau sektor pariwisata juga menjadi lokomotif penggerak ekonomi masyarakat. Akan tetapi belum terlalu focus dilakukan. Nah, dimasa kepemimpinan saya ini akan mengembangkan satu persatu sehingga lebih terarah dan memfokus,”ujarnya.

Bupati Robby pose bersama awak media dan pengurus DPD PDIP Kabupaten Sikka, usai Konferda V DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Neo Aston Hotel Kupang, Kamis 25 Juli2019. Doc. CNC/marthen radja.

Jadi urusan obyek dan menjadikan daya tarik wisatawan itu, lanjut dia, kita harus urus sampai klar alias tuntas. Ini tentunya mulai dari masalah keramahan masyarakat (nilai hospitality) yang diutamakan.

“Masyarakat harus ramah terhadap dunia pariwisata. Dengan ramah terhadap tamu asing ini membuat mereka betah untuk tinggal di sebuat obyek wisata. Senyum, Sapa, Ramah, Aman, Nyaman akan membuat para wisatawan dengan bersukaria menikmati obyek-obyek wisata yang bertebaran di Kabupaten Sikka,”kata Robby.

Menjawab berbeda pandangan antara eksekutif dan legislative terkait tunjangan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu dengan ‘tuntutan’ DPRD Sikka soal tunjangan perumahan dan transportasi. Bupati Robby menjelaskan, berkaitan dengan tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota DPRD Sikka, itu hanya masalah teknis saja.

“Itu urusan politis dimana tidak ada kaitan dengan jabatan saya saat ini. Dan itu sudah menjadi urusan yudikatif. Bahwa ke depan penganggaran seperti ini perlu ada perhitungan-perhitungan teknis sesuai keuangan kita,”tuturnya singkat.

Kalau menyangkut dengan dana abadi pendidikan, lanjut Robby, pihaknya sudah berkonsultasi dengan BKD untuk jaminan keberlanjutannya dengan Perda. Nantinya Perda-lah yang mengaturnya. “Sehingga saya harapkan masyarakat Sikka juga bersabar. Karena proses penyelenggaraan pemerintahan ini tidak secepat membalikkan telapak tangan. Jadi regulasi harus disiapkan  sehingga bisa menjamin keberlanjutannya”.

Bupati Robby juga mengakui beberapa waktu lalu pihaknya memanggil 35 anggota DPRD Sikka untuk berkonsultasi. Ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin dimana ada momentum untuk lakukan rapat konsultasi. Momentum itu sesungguhnya kita rapat konsultasi akan semua hal yang berkaitan dengan pembangunan untuk kemaslahatan rakyat Kabupaten Sikka.

“Karena kami sama-sama pejabat politik di pemerintahan daerah. Jadi ada 35 anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati kami adalah pejabat politik di daerah. Sehingga adalah wajar kalau kami 37 orang ini harus duduk bersama untuk berkonsultasi. Untuk me-manage (mengelola) dan men-design  pembangunan di Kabupaten Sikka menjadi lebih baik ke depannya. Soal kita berdebatkonflik untuk sebuah perubahan itu hal biasa dalam pemerintahan. Termasuk mengelola konflik yang positif tentunya,”jelas Bupati Robby.  +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *