Bupati Robby pose bersama awak media dan pengurus DPD PDIP Kabupaten Sikka, usai Konferda V DPD PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Neo Aston Hotel Kupang, Kamis 25 Juli2019. Doc. CNC/marthen radja.
Jadi urusan obyek dan menjadikan daya tarik wisatawan itu, lanjut dia, kita harus urus sampai klar alias tuntas. Ini tentunya mulai dari masalah keramahan masyarakat (nilai hospitality) yang diutamakan.
“Masyarakat harus ramah terhadap dunia pariwisata. Dengan ramah terhadap tamu asing ini membuat mereka betah untuk tinggal di sebuat obyek wisata. Senyum, Sapa, Ramah, Aman, Nyaman akan membuat para wisatawan dengan bersukaria menikmati obyek-obyek wisata yang bertebaran di Kabupaten Sikka,”kata Robby.
Menjawab berbeda pandangan antara eksekutif dan legislative terkait tunjangan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu dengan ‘tuntutan’ DPRD Sikka soal tunjangan perumahan dan transportasi. Bupati Robby menjelaskan, berkaitan dengan tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota DPRD Sikka, itu hanya masalah teknis saja.
“Itu urusan politis dimana tidak ada kaitan dengan jabatan saya saat ini. Dan itu sudah menjadi urusan yudikatif. Bahwa ke depan penganggaran seperti ini perlu ada perhitungan-perhitungan teknis sesuai keuangan kita,”tuturnya singkat.
Kalau menyangkut dengan dana abadi pendidikan, lanjut Robby, pihaknya sudah berkonsultasi dengan BKD untuk jaminan keberlanjutannya dengan Perda. Nantinya Perda-lah yang mengaturnya. “Sehingga saya harapkan masyarakat Sikka juga bersabar. Karena proses penyelenggaraan pemerintahan ini tidak secepat membalikkan telapak tangan. Jadi regulasi harus disiapkan sehingga bisa menjamin keberlanjutannya”.
Bupati Robby juga mengakui beberapa waktu lalu pihaknya memanggil 35 anggota DPRD Sikka untuk berkonsultasi. Ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin dimana ada momentum untuk lakukan rapat konsultasi. Momentum itu sesungguhnya kita rapat konsultasi akan semua hal yang berkaitan dengan pembangunan untuk kemaslahatan rakyat Kabupaten Sikka.
“Karena kami sama-sama pejabat politik di pemerintahan daerah. Jadi ada 35 anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati kami adalah pejabat politik di daerah. Sehingga adalah wajar kalau kami 37 orang ini harus duduk bersama untuk berkonsultasi. Untuk me-manage (mengelola) dan men-design pembangunan di Kabupaten Sikka menjadi lebih baik ke depannya. Soal kita berdebatkonflik untuk sebuah perubahan itu hal biasa dalam pemerintahan. Termasuk mengelola konflik yang positif tentunya,”jelas Bupati Robby. +++ marthen/citra-news.com
