Demikian halnya asset tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang ada di kawasan Pantai Pede Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, Flores NTT. Kalau setuju dengan kenaikan harga yang kita tawarkan mereka akan lanjutkan kontrakan. Jika tidak setuju maka kita putuskan hubungan kontrakan yang sudah dilakukan berdasarkan kajian-kajian secara hukumitu, tegasnya.
Ada asset-asset kita yang karena tidak dicatat dan tidak ditertibkan dengan baik, lanjut Sonny, maka terjadi ocupasi atau penyerobotan dengan mempersempit luasan area yang ada. Contohnya tanah milik Pemda/Pemprov NTT di Besipae Kabupaten TTS; Tanah Pemda di Sumlili dan Lili Kabupaten Kupang; Tanah Pemda di Sukabitet Kabupaten Belu.
“Sebelumnya tanah-tanah Pemda yang ada luasannya ratusan hektar. Namun saat ini luasannya hanya puluhan hektar saja. Ini akibat tidak tercatat dengan baik dan kurangnya pengawasan maka terjadi ocupasi oleh warga setempat,”jelas Sonny.
Karena kasus-kasus semacam ini terjadi, lanjut Sonny, maka saat ini Pemprov NTT melalui Badan Pendapatan dan Asset Daerah menyusun langkah-langkah taktis untuk penertibannya. “Jadi pointnya bahwa saat ini kami sedang melakukan identifikasi asset-asset milik Pemda NTT. Kemudian kita menyewakan kepada pihak manapun yang ingin memanfaatkanya. Dan kepada asset-asset yang sudah disewakan kami lakukan renegosiasi besaran harga sewa yang ada. Dalam renegosiasi ini kami menaikkan harga sewanya,”jelas Sonny. +++ marthen/citra-news.com
