REFAFI Gah (kiri) dan Ben Isidorus pose bersama di halaman Gedung DPRD NTT Kupang, Jumat 04 Oktober 2019. Doc.CNC/marthen radja.
Menjadi anggota legislatif punya ruang yang menganga menuju kursi calon kepala daerah. Entah melirik kursi calon gubernur/wakil atau bupati walikota/wakil bahkan kursi menteri kabinet. Bukankah ini model politik transaksional?
Citra-News.Com, KUPANG – POLITIK Transformasional adalah model politik yang menerapkan kebijakan politik yang pro rakyat. Politisi yang sanggup berjuang dan mampu menjamin (terutama) semua kebutuhan utama masyarakat. Cukup pangan (makanan seimbang dan bergizi), rakyat cukup punya rumah layak huni, cukup air bersih dan kebutuhan lisrik serta memiliki akses infrastruktur yang memadai.
Sedangkan politik transaksional yakni model politik yang lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri dan atau kelompok/golongan. Politik model ini lazim dipraktekkan oleh oknum politisi untuk meraih jabatan atau kedudukan tertentu dalam masyarakat.
Dan tidak dipungkiri kalau kedua model politik ini bergulir bersamaan di masyarakat demokrasi saat ini. Tinggal saja bagaimana sikap masyarakat dalam memilih para wakilnya yang dapat dipercaya.
“Untuk Pilkada di Kabupaten Sumba Timur tahun 2020 ini kami punya prinsip menjalankan apa yang sudah dipecayakan rakyat di Dapil (daerah pemilihan) Sumba Raya untuk kami duduk di kursi anggota DPRD Provinsi NTT. Karena rakyat telah menaruh harapan besar untuk kami mampu meneruskan aspirasi dan kebutuhan mereka saat ini. Masih ada banyak kebutuhan rakyat yang harus kami perjuangkan di kursi dewan,”ungkap REFAFI Gah saat ditemui awak citra-news.com di Gedung DPRD NTT, Jumat 04 Oktober 2019.
