Dr.Drs. ZET Sonny Libing, M.Si ketika berada di Kantor BPAD Prov.NTT Gedung Sasando di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Timor-NTT. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.
Beberapa Kepala SMA/SMK Negeri di ibukota menyatakan secara lugas akan sanggup memberikan sumbangan untuk peningkatan PAD. Namun ada kepala sekolah (Kasek) butuh instrument legalitas berupa Instruksi atau Surat Keputusan dari Gubernur sebagai payung hukum yang mengikat. Berikut nukilannya….
Citra-News,Com, KUPANG – ESTIMASI Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.135.424.139.564. Besaran Pendapatan Daerah tersebut berasal dari 3 (tiga) sumber, yakni Pertama, PAD sebesar Rp 1.513.400.000.000 Yang diperoleh dari (a) Pajak Daerah sebesar Rp. 1.072.591.001.878. (b) Retribusi Daerah sebesar Rp 110.108.379.800; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp 141.550.000.000. Dan (d) Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp 189.150.618.322.
Kedua , Dana Perimbangan sebesar Rp 4.514.196.310.000Yang terdiri dari (a) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp 56.818.602.000. (b) DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp.1.922.975.903.000; (c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2.534.311.805.000. Ketiga, Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 107.917.883.564 dengan rincian (a) Hibah sebesar Rp 100.197.773.564. (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 7.720.110.000,-
Kepala Badan Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT), Dr.Drs. ZET Sonny Libing, M.Si mengatakan, menjadi sumber baru PAD (Pendapatan Asli Dsaerah) Provinsi NTT, adalah usaha lain-lain dari SMK/SMA Negeri se-Provinsi NTT.
“Oleh karena sekolah negeri dengan segala kelengkapan fasilitasnya dibiayai oleh pemerintah maka sekolah-sekolah negeri wajib menyisihkan sebagian penghasilannya untuk PAD,”ungkap saat diwawancarai awak media Online Citra-News.Com di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Timor Provinsi NTT, Senin 10 Pebruari 2020.
Sonny menjelaskan, pemberlakukan Wajib PAD bagi SMK/SMA Negeri ini dimulai tahun 2020. Sangat disadari sejak pengalihan kewenangan pengelolaan SMK/SMA Negeri ke Pemerintah Provinsi maka seluruh asset-aset yang melekat pada sekolah tersebut adalah menjadi asset pemerintah provinsi. Oleh karena itu kita terus mendorong agar semua asset milik negara (pemerintah) harus bisa memberikan manfaat bagi peningkatan PAD provinsi.
“Saat ini kami sedang melakukan identifikasi untuk asset-asset itu. Mulai dari tanah, bangunan, dan fasilitas yang dilimiliki SMK/SMA Negeri yang ada. Termasuk kondisi dan status hukum dari asset yang ada ,”kata Sonny.
Dia berharap, semua asset yang ada dan dimiliki sekolah perlu dijaga dengan baik. Karena selain menunjang pendidikan juga menjadi bagian dari sumbangan PAD manakala peralatan tersebut dioperasikan. Karena selama ini pengoperasian peralatan-peralatan bantuan pemerintah sudah dilakukan sekian lama. Namun pemasukannya kita tidak tahu kemana arahnya.
“Dengan pengalihan kewenangan yang ada kita tertibkan. Selain bermanfaat bagi peserta didik yang bermutu juga agar peralatan yangada bisa menghasilkan PAD. Tapi anehnya manakala kita berbicara soal sumbangan PAD dari pengoperasian peralatan bantuan pemerintah, pada saat yang sama juga kepala sekolah mengeluhkan soal biaya operasional dan perawatannya. Ini patut dipertanyakan,”ucap Sonny.
