Sonny : SMK/SMA Negeri, Sumber Baru PAD Provinsi NTT

Dr.Drs. ZET Sonny Libing, M.Si ketika berada di Kantor BPAD Prov.NTT Gedung Sasando di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Timor-NTT. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Beberapa Kepala SMA/SMK Negeri di ibukota menyatakan secara lugas akan sanggup memberikan sumbangan untuk peningkatan PAD. Namun ada kepala sekolah (Kasek) butuh instrument legalitas berupa Instruksi atau Surat Keputusan dari Gubernur sebagai payung hukum yang mengikat. Berikut nukilannya….

Citra-News,Com, KUPANG – ESTIMASI Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.135.424.139.564. Besaran Pendapatan Daerah tersebut berasal dari 3 (tiga) sumber, yakni Pertama, PAD sebesar Rp 1.513.400.000.000 Yang diperoleh dari (a) Pajak Daerah sebesar Rp. 1.072.591.001.878. (b) Retribusi Daerah sebesar Rp 110.108.379.800; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar Rp 141.550.000.000. Dan (d) Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp 189.150.618.322. 

Kedua , Dana Perimbangan sebesar Rp 4.514.196.310.000Yang terdiri dari (a) Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sebesar Rp 56.818.602.000. (b) DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar Rp.1.922.975.903.000; (c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2.534.311.805.000.  Ketiga, Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 107.917.883.564 dengan rincian (a) Hibah sebesar Rp 100.197.773.564. (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp 7.720.110.000,-

Kepala Badan Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Nusa tenggara Timur (NTT), Dr.Drs. ZET Sonny Libing, M.Si mengatakan, menjadi sumber baru PAD (Pendapatan Asli Dsaerah) Provinsi NTT, adalah usaha lain-lain dari SMK/SMA Negeri se-Provinsi NTT.

“Oleh karena sekolah negeri dengan segala kelengkapan fasilitasnya dibiayai oleh pemerintah maka sekolah-sekolah negeri wajib menyisihkan sebagian penghasilannya untuk PAD,”ungkap saat diwawancarai awak media Online Citra-News.Com di Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT di bilangan Jl. El Tari Kota Kupang, Timor Provinsi NTT, Senin 10 Pebruari 2020.

Sonny menjelaskan, pemberlakukan Wajib PAD bagi SMK/SMA Negeri ini dimulai tahun 2020. Sangat disadari sejak pengalihan kewenangan pengelolaan SMK/SMA Negeri ke Pemerintah Provinsi maka seluruh asset-aset yang melekat pada sekolah tersebut adalah menjadi asset pemerintah provinsi.  Oleh karena itu kita terus mendorong agar semua asset milik negara (pemerintah) harus bisa memberikan manfaat bagi peningkatan PAD provinsi.

“Saat ini kami sedang melakukan identifikasi untuk asset-asset itu. Mulai dari tanah, bangunan, dan fasilitas yang dilimiliki SMK/SMA Negeri yang ada. Termasuk kondisi dan status hukum dari asset yang ada ,”kata Sonny.

Dia berharap, semua asset yang ada dan dimiliki sekolah perlu dijaga dengan baik. Karena selain menunjang pendidikan juga menjadi bagian dari sumbangan PAD manakala peralatan tersebut dioperasikan. Karena selama ini pengoperasian peralatan-peralatan bantuan pemerintah sudah dilakukan sekian lama. Namun pemasukannya kita tidak tahu kemana arahnya.

“Dengan pengalihan kewenangan yang ada kita tertibkan. Selain bermanfaat bagi peserta didik yang bermutu juga agar peralatan yangada bisa menghasilkan PAD. Tapi anehnya manakala kita berbicara soal sumbangan PAD dari pengoperasian peralatan bantuan pemerintah, pada saat yang sama juga kepala sekolah mengeluhkan soal biaya operasional dan perawatannya. Ini patut dipertanyakan,”ucap Sonny.

Terhadap sumbangan untuk PAD dari SMA/SMK Negeri, awak Portal Berita Citra-News.Com melakukan penelusuran ke beberapa sekolah menengah atas yang menjadi kewenangan Pemprov NTT di Kota Kupang. Ada kepala sekolah (Kasek) yang lugas menyatakan siap menyumbang. Namun ada juga Kasek yang masih ‘abu-abu’ alias akan beri sumbangan tapi dengan syarat dan beberapa catatan.

Kepala SMKN 1 Kupang, MATHIAS M. Beeh, S.ST.Par, MM menyatakan, SMK Negeri sangat potensial jadi sumber baru PAD untuk menambah pos ABPD Provinsi NTT. Alasannya kata dia, sekolah-sekolah negeri yang dibangun pemerintah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan. Berapapun harga peralatan yang ada bukan menjadi ukuran bagi pemerintah, asal saja ia berfungsi maksimal.

“Mestinya sekolah-sekolah negeri juga peduli dan ikut bertanggungjawab dalam upaya peningkatan PAD. Bahwa menyumbangkan sebagian sisa hasil usaha dari olahan kemampuan dan ketrampilan (skill)  siswa dan guru adalah bentuk tanggungjawab bersama dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD untuk kebutuhan pembangunan daerah,”kata Mat di Kupang, Selasa 14 Januari 2020.

Menurut dia, pihaknya selaku kepala sekolah setelah mendapat kabar soal sumbangan untuk PAD dari Kadis PK Provinsi NTT (Benyamin Lola, red) ia langsung menyampaikan ke semua guru dan pegawai yang ada di SMKN 1 Kupang. Bahwa mulai tahun 2020 Pemerintah Provinsi NTT akan memungut sebagian kecil dari hasil usaha/pendapatan yang diterima sekolah.

“Memang benar kalau dibandingkan dengan SMAN maka SMKN punya pendapatan yang lebih potensial untuk PAD kita. Karena SMKN memiliki unit-unit produksi yang bisa meraup keuntungan dari hasil pembelajaran siswa. Tapi selama ini tidak diatur secara baik sehingga dapat disalahmanfaatkan oleh oknum kepala sekolah,”katanya.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMA se-Kota Kupang ini menuturkan, terlepas dari SMAN. Tapi kami di sekolah SMKN punya penghasilan tambahan setiap tahunnya cukup lumayan untuk menalangi beberapa kebutuhan sekolah.

“Terlebih pada SMKN 3 dan SMKN 2 (dulu bernama SMKK Kupang dan STM Negeri Kupang), saya bisa perkirakan kedua sekolah ini punya pendapatan setiap tahunnya antara 750 juta sampai 1 miliar. Saya yakin itu karena SMKN 3 Kupang punya unit-unit produksi yang nilainya besar-besar. Di SMKN 3 Kupang ada jurusan Tata Boga,Tata Rias dan Tata Busana. Bahkan memiliki hotel. Sementara di STM Kupang (sekarang SMKN 2) memiliki unit produksi Otomotif. Dimana memiliki mesin bubut yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah setiap bulannya,”jelas Mat.

Menjawab kemampuan SMKN 1 Kupang dalam menjawabi tuntutan PAD, kata dia, ada beberapa unit produksi yang bisa mendatangkan rupiah. Meskipun jumlahnya kecil dan jauh dibawah pendapatan SMKN 3 atau SMKN 2. Tapi kita juga punya pendapatan yang cukup untuk membiayai beberapa kebutuhan.

Unit-unit produksi yang berbau bisnis dimiliki SMKN 1 Kupang (sebelumnya dengan nama SMEA Negeri Kupang, red}. Diantaranya, toko sekolah. Kita juga punya kantin, sewa kecantikan, ada jasa akuntin dan perkantoran yang kami upayakan untuk bisa menghasilkan pendapatan. Kemudian jasa pariwisata, khususnya tour and travel,  serta sewa aula dan bursa kerja. Juga punya keahlian untuk Service Komputer yang saat ini siswa kami sedang praktek di Dinas P dan K Provinsi NTT.

Kasek MAT Beeh (kiri) dan Kasek SILAS Kase (kanan). Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

“Ini semua unit-unit produksi yang bisa kita dapatkan hasilnya. Jika memang tahun ini diberlakukan sumbangan untuk PAD maka kami pun mendukung dan siap mengeksekusi. Kalau bicara secara angka saya targetkan pertahun Rp 25 juta akan bisa kami berikan untuk menambah PAD kita,”ucap Mat.

Sembari menambahkan, dari SMKN 1 Kupang hanya mampu mentargetkan Rp 25 juta pertahun. Tapi kalau SMKN 3 atau SMKN 2 Kupang, iya bisa sumbang antara 300- 500 juta per tahun. Kalau target 1 (satu) miliar sumbangan PAD provinsi dari sector pendidikan saya (Mathias Beech, red) optimis sangat bisa. Karena ada ratusan SMA/SMK Negeri se-Provinsi NTT bila kepala sekolahnya kreatif dan inovatif, Pasti BISA, tandasnya.

Silas : Perlu Ada Regulasi yang Mengikat.

SMKN 2 Kupang sebagai salah satu lembaga pendidikan dibawah kewenangan Pemprov NTT, kami tentunya siap memberikan sumbangan untuk menambah PAD kita. Tapi sebelumnya kita harus duduk baomong  dulu (duduk berdiskusi dalam forum rapat bersama,red).

“Dari Dinas P dan K provinsi kami berharap memiliki data sekolah potensial untuk sumbangan PAD dimaksud. Dari data ini kemudian dibawa ke forum rapat bersama para kepala sekolah untuk kita sama-sama membedahnya lebih obyektif,”demikian SILAS Kase, Kepala SMKN 2 Kupang saat ditemui di Kupang, Jumat, 31 Januari 2020.

Dia mengakui, semua SMKN yang ada di Provinsi NTT memiliki keunggulan-keunggulan masing-masing. SMKN 2 Kupang menurut pandangan orang luar adalah sekolah besar yang memiliki kelengkapan fasilitas dan sarpras (sarana prasarana). Namun secara internal SMKN 2 Kupang lebih pada pelayanan JASA dan bukan profit.

“Sekolah kita ini lebih berorientasi pada jasa. Kita bukan sekolah yang berorientasi pada profit seperti SMKN lainnya. Meskipun memiliki kelengkapan fasilitas dan Sarpras yang memadai dengan harga ratusan juta. Akan tetapi biaya operasionalnya juga cukup tinggi termasuk biaya operasioanl pemeliharaan Gardu listrik. Kami punya gardu sendiri yang harus dibayar 350-an juta sebulan yang kita sisipkan dari dana BOS. Dan ini semua untuk kebutuhan praktek siswa yang pada gilirannya menghasilkan output yang memiliki skill mumpuni  di dunia kerja nantinya,”beber Kase.

SMKN 2 Kupang punya mesin bubut, lanjut dia, tapi siapa yang mau datang service kendaraannya di sekolah ini. Sehingga ada pemasukan untuk sekolah. Orang akan lari ke bengkel mobil. Demikian halnya untuk Kompetensi Keahlian (Komli) Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL), pihak siapa yang datang minta siswa instalasi di rumah atau gedung. Sehingga hasil sewaan itu kita bisa sisip untuk kebutuhan operasional dan sumbangan PAD.

“Mestinya Pemprov NTT mengeluarkan semacam Instruksi Gubernur bahwa semua kendaraan ASN Pemprov NTT yang rusak, tempat servicenya di SMKN 2 Kupang. Tapi kalau tidak ada regulasi yang jelas, darimana kami peroleh pendapatan. Sehingga kami bisa sumbangkan untuk PAD. Karena kami harus biayai kebutuhan operasional ratusan juta rupiah,” tuturnya.

Sangat berbeda dengan SMKN 1 atau SMKN 3  Kupang yang melayani jasa, tegasnya. Mereka punya unit produksi dan menghasilkan profit. Mereka ada usaha kantin, Alfa Mart, sewa gedung, ada tata boga, tata busana, perhotelan, salon kecantikan, dan lain-lain, dimana jasa siswa dan guru dibayar. Nah, mereka ini berorientasi profit (keuntungan) sehingga pantas kalau dimintai sumbangan PAD dengan patokan yang pasti. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.