Astaga, KIP NTT Minta Sosialisasikan KI Secara GRATIS

TANTY Luturmas Adoe, (berdiri), Pius Rengka (tengah duduk) dan Drs. ABA Maulaka (duduk kiri)  dalam temu pers di Kantor Dinas Kominfo Provinsi NTT Jl. Palapa Oebobo Kota Kupang, Timor NTT, Jumat 11 Oktober 2019 . Doc. CNC/marthen radja

Komisi Informasi berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan peraturan pelaksanaannya. Mirisnya media massa sebagai jembatan untuk melayani informasi public diminta mensosialisasikan eksistensi KI ini secara gratis. Astaga….
Citra-News.Com, KUPANG – UNDANG UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Salah satu tujuannya adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan public, program kebijakan public, serta alasan pengambilan suatu keputusan public. Untuk menjalankan UU KIP tersebut dibentuk Komisi Informasi (KI) yang bersifat independent.
“Pertama kali dalam sejarah Provinsi NTT memiliki Komisi Informasi (KI). Padahal di dunia Barat sejak abad 16 orang sudah mengenal yang namanya komisi informasi. Sedangkan Indonesia dan kita di NTT baru mengenalnya di abad ke- 21. Makanya kalau berbicara sejarah saya katakan itu terlalu panjang,”kata PIUS Rengka, SH, Ketua KIP Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam temu pers di Aula Dinas Kominfo Provinsi NTT, Kupang Jumat 11 Oktober 2019.
Dalam penjelasan, Pius mengatakan peran KI adalah menjalankan UU Nomor 14 tahun 28 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). KI merupakan lembaga independent dalam pelaksanaan ia tidak bisa sendiri. KI harus menjalin kemitraan dengan media massa cetak, elektronik maupun media Online.

Suasana temu pers dengan KIP Provinsi NTT, Jumat 11 Oktober 2019. Doc. CNC/marthen radja.
“Kami percaya rekan-rekan media ikut membantu mensosialisasikan apa peran, fungsi, tugas dan kewenangan lembaga independent yang namanya Komisi Informasi ini. Sehingga masyarakat mengetahuiya secara lebih mendalam,”kata Pius.
Sembari memperkenalkan ke tengah sejumlah awak media yang hadir, bahwa di KI Provinsi NTT berjumlah 5 (lima) orang anggota. Masing-masing, sebut Pius, saya (Pius Rengka, red) dipercayakan sebagai Ketua KI Provinsi NTT. Didampingi satu orang Wakil Ketua yakni TANTY Adoe-demikian biasa kami sapa- serta bidang-bidang. Yakni DANIEL Tonu membawahi Bidang Sosialiasi, Edukasi, dan Advokasi. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi oleh AGUS Bole Baja; dan Bidang Kelembagaan oleh ICHSAN Arman Pua Upa.
“Nantinya dari masing-masing akan memberikan penjelasan umum terkait peran bidang tugasnya itu. Namun sebelumnya diberikan kesempatan kepada srikandi satu-satunya, ibu TANTI Adoe selaku Wakil Ketua untuk menyampaikan hal-hal umum sebagai pengantar,”ungkap Pius sembari memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bernarasi.
Kami ada di KI ini baru dilantik sebulan yang lalu, ucap Tanti. Kami untuk sementara berkantor di Dinas Kominfo Provinsi NTT. Sebagai lembaga baru tentu saja punya keterbatasan-keterbatasan. Tapi di satu sisi kami harus terus-menerus melakukan sosialisasi sehingga masyarakat lebih dalam mengenal tentang KI.
“Untuk tujuan sosialisasi ini, harapan kami agar rekan-rekan media menjadi mitra kami untuk ikut mensosialisasikan KI secara lebih meluas ke masyarakat. Kami juga sudah menjalin komunikasi dengan media tertentu melakukan sosialisasi secara gratis tentang KI. Jadi ada media yang secara gratis mensosialisasikan tentang peran KI. Agar KI berfungsi secara baik kami bekerjasama sosialisasi dengan media yang gratis-gratis saja,”ungkap Tanti.
Sementara Daniel menambahkan, KI sebagai lembaga independen namun baru terbentuk di Provinsi NTT. Sehingga KI perlu terus-menerus disosialisasikan ke public.
“Kami yakin lembaga KI ini public NTT belum banyak yang mengetahuinya. Kami juga baru pernah melakukan sosialisasi dengan salah satu Perguruan Tinggi di Kota Kupang. Karena Perguruan Tinggi selain sebagai Badan Publik sekaligus juga sebagai Pemohon Informasi Publik,”jelas Daniel.
Prosedure Pengaduan Sengketa Informasi
Lebih jauh dikatakannya, KI adalah lembaga mandiri (independent) yang berfungsi menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan peraturan pelaksnaaannya, dalam mana menetapkan petunjuk teknis soal layanan informasi public serta menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.

ICHSAN Arman Pua Upa, (berdiri). Doc. CNC/marthen radja
Tentang penyelesaian sengketa informasi, Agus Bole Baja menyatakan ada procedure dalam penyelesaiannya. Tentang hal ini masyarakat belum banyak mengetahuinya. Publik/masyarakat beranggapan bila Badan Publik tidak memberikan informasi yang diperlukan, lantas diadukan ke Komisi Infomasi. Ini salah procedure, tegasnya.
“Nanti tentang siapa itu badan infromasi public dan siapa itu pemohon informasi public, saya (Agus Bole Baja, red) sudah siapkan outline-nya. Tinggal saja teman-teman media mengutip apa yang tertera di dalamnya,”tutur Agus enteng.
Sedangkan ICHSAN yang membawahi Bidang Kelembagaan KI Provinsi NTT mengatakan, lembaga Komisi Informasi dalam pelaksanaannya memberikan ruang kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi public.
Badan Publik adalah lembaga eksekutif , legisaltif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam mana menggunakan APBN atau APBD.
Sedangkan Informasi public, tambah Ichsan, adalah informasi yang disimpan, dikelola, dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara. Namun perlu diingat bila salah memberikan informasi ada sanksi atau denda.
Terkait profile Badan Publik sebagai pemanfaat dana negara, Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT, Drs.ABA Maulaka mengatakan, wajib hukumnya untuk secara transparan menyampaikan ke public. Karena masyarakat punya hak untuk mengetahui program kerja dan pemanfaatan dana oleh suatu badan public.
Menurutnya, di ranah eksekutif Gubernur dan OPD-OPD selaku badan public harus secara terbuka menyampaikan program kerja bagi masyarakat. Teman-teman wartawan sebagai pencari informasi sekaligus juga elemen masyarakat punya kewajiban untuk mencari tahu. Ada apa informasi tentang program kerja dan penggunaan dana tidak disosialisasikan ke masyarakat.

Suasana temu pers dengan KIP Provinsi NTT, Jumat 11 Oktober 2019. Doc. CNC/marthen radja
Bahwa elemen masyarakat punya hak untuk mendapati informasi yang demikian itu. Disinilah KI berperan untuk mencerahkannya. KI dalam menerima pengaduan masyarakat tentang informasi sudah tentu ada SOP (standa operasonal procedure) dalam pengaduan sengeta informasi, tandasnya.
“Kami dari Dinas Kominfo Provinsi NTT bekerjasama dengan RRI Kupang mensosialisasikan Program Kentongan. Program ini berkaitan dengan mitigasi, soal informasi dini berkaitan dengan bidang tugas BOMG. Misalkan dalam hari sekian pecan ini kapal tidak bisa berlayar karena tinggi gelombang laut sekian meter. Sebagai badan public kami wajib menginformasikan hal ini,”terang mantan Wakil Bupati Alor itu.
Teman-teman (wartawan, red), ucap Maulaka, tentunya memandang bahwa KI Provinsi NTT ini berkantor di Dinas Kominfo sehingga independensinya bisa diragukan. Tentang hal ini saya selaku kepala dinas menjamin tidak terjadi demikian.
“Memang penganggaran KI dan KPID berada di kami selaku kuasa pengguna anggaran (KPA). Tapi soal bidang tugas kami tidak bisa mengintervensinya. Biarkan lembaga mereka bekerja sesuai dengan perundang-undangan yang ada,”tepis Maulaka. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *