Bupati EPY Sentil Pejabat Jaga MORALITAS dan Tidak Kerja ABS

Bupati ERPY Tahun melantik pejabat eselon III dan IV di Pemkab TTS, Kamis  17 Oktober 2019. Doc. CNC/Jor Tefa-Citra News.

Salah satu tugas pokok dan fungsi ASN adalah mengamankan semua kebijakan kepala daerah yang berkaitan dengan pembangunan untuk kemaslahatan rakyat. Terutama pejabat structural diharapkan mampu menterjemahkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Itu artinya ASN tidak bekerja ABS alias Asal Bapak Senang, bukan?

Citra-News.Com, SOE – BUPATI Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), EGUSEM Pieter (Epy) Tahun, ST, MM mengingatkan kepada pejabat structural yang baru dilantik, agar mampu bekerjasama dengan semua elemen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dan yang paling penting adalah mampu menjaga etika dan moralitas sehingga bisa menjadi panutan masyarakat.

“Melalui hasil uji kompetensi telah mampu menghasilkan penilaian secara proporsional. Pejabat structural yang dihasilkan terbatas jumlahnya, mereka hari ini dilantik. Dan para pejabat yang ada diharapkan mampu bekerjasama, terutama mampu menjaga etika birokrasi serta memiliki moral yang baik,”demikian Bupati Epy dalam sambutannya usai melantik 96 pejabat Eselon III dan IV di Taman Rekreasi BU’AT Desa Noinbila Kecamatan Mollo Selatan Kabupaten TTS, Kamis 17 Oktober 2019.

Para pejabat Eselon di Lingkup Setda TTS, Kamis  17 Oktober 2019. Doc. CNC/Jor Tefa-Citra News.

Dikatakannya, mutasi dan promosi jabatan ASN (aparatur sipil negara) adalah hal yang wajar dan biasa di birokrasi. Ini juga sebagai bagian dari dinamisasi dan proses penyegaran akan kebutuhan personil dalam sebuah organisasi birokrasi.

“Promosi jabatan seperti ini akan selau ada. Dan tidak perlu dipersoalkan kalau hari ini pejabat eselon III dan IV yang dilantik jumlahnya sangat terbatas. Banyak yang dipilih tapi sedikit yang diangkat. Mereka-mereka yang diangkat ini sudah tentu melalui tahapan seleksi uji kompetensi dan hasilnya sangat proporsional,”ucap Bupati Epy.

Sembari meminta agar pejabat eselon yang terlantik bekerja dengan baik dan berprestasi. Jika iini sanggup dipenuhi maka dipastikan kririnya akan meningkat. Jika dalam melaksanakan tugas dianggap tidak mampu maka akan diadakan evaluasi kinerja.

JANGAN Menjadikan Kendaraan Dinas Milik Pribadi

Di kepemimpinan EPY Tahun dan ARMY Konay (Bupati dan Wakil Bupati TTS) sangat alergi dengan asset milik negara yang saat ini dikuasasi oleh pejabat atau mantan pejabat. Karena dipandang bahwa asset milik negara hanya dikuasakan sementara kepada pejabat ASN guna membantu kelancaran dalam memberikan pelayanan kepada public.

Sehingga kalau sudah meletakkan jabatan, pinta Bupati Epy, maka asset Pemda misalkan kendaraan dinas, harus dikembalikan ke Pemda. Bukan dijadikan sebagai kekayaan pribadi. Jangan merasa sok menguasai dengan jabatan yang diterima. Agar menjadi panutan masyarakat semestinya pejabat atau mantan pejabat menjaga etika dan moralitas yang baik. Tempuhlah mekanisme dan procedure yang benar jika ingin menjadikan asset negara itu menjadi kekayaan pribadi, tandasnya.

Bupati Epy Tahun menyentil soal asset milik negara tersebut, tentunya mendaras pada fakta-fakta yang selama ini terjadi di lingkup Pemda TTS. Fakta yang miris dan memalukan adalah kendaraan dinas bernomor Polisi DH 2 C, hingga saat ini masih digunakan oleh OBED Naitboho yang adalah Mantan Wakil Bupati TTS.

Ditengarai, mobil dinas (Mobnas) jenis Fortuner DH 2 C itu digunakan semenjak Obed Naitboho menjabat Wakil Bupati TTS (pasangan Bupati Paul Mella di periode ke-2). Hingga ‘pensiun’ dari jabatan Wakil Bupati Obed Naitboho bahkan menggunakan kendaraan dinas tersebut keluar masuk kampung untuk mengagitasi rakyat TTS di Pemilu Legislatif beberapa waktu lalu. Hasilnya, Obed Naitboho terpilih dan saat ini terlantik menjadi anggota DPRD Provinsi NTT.

“Kepada 96 pejabat yang dilantik hari ini hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan ini. Karena jabatan yang diperoleh untuk seutuhnya mengemban tugas dan tanggung jawab bagi kepentingan rakyat. Jangan sombong dengan jabatan yang didapat. Jangan sok kuasa dengan jabatan yang diterima ini,”tegas dia.

Bupati Epy Tahun juga berpesan agar asset daerah yang sementara ada di tangan pejabat, seperti camat atau pejabat lainnya, yang sudah habis masa jabatannya TOLONG dikembalikan kendaraan dinas. Karena kendaraan dinas tersebut bukan milik pribadi tapi milik negara. Sehingga harus dikembalikan agar dapat dipakai oleh pejabat yang baru. +++ jofan/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *