Satpol PP Amankan Gedung MANGKRAK Dililit Kasus Hukum

Kasat Pol PP Provinsi NTT Ir. CORNELIS Wadu, M.Si (kiri depan). Doc. CNC/marthen radja-Citra News.  

Karena dililit kasus hukum, pembangunan Gedung NTT Fair dan Monumen Pancasila tidak bisa dilanjutkan alias Mangkrak. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pengamanan intensif terhadap asset milik Pemda tersebut.

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA SATUAN Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kasat Pol PP Prov.NTT), Ir. CORNELIS Wadu,M.Si beserta jajarannya setiap saat melakukan pengamanan terhadap semua asset milik pemerintah daerah. Pengamanan dimaksud untuk memastikan bahwa barang negara tersebut tidak beralih fungsi atau disalahmanfaatkan oleh oknum-oknum secara tidak bertanggungjawab.

“Tugas kami adalah mengamankan semua asset milik Pemda. Baik asset barang bergerak seperti kendaraan dinas maupun barang tidak bergerak seperti gedung dan tanah/lahan yang menjadi milik pmerintah daerah. Pengamanan yang kami lakukan ini sudah tentu mendapat perintah dari Gubernur melalui Sekda,”jelas Cornelis kepada awak media di kantornya Jl. Polisi Militer Kupang, Timor NTT, Jumat 25 Oktober 2019.

Dia menyebutkan ada beberapa asset yang menjadi prioritas pengamanan. Diantaranya pembangunan gedung NTT Fair dan Monumen Pancasila yang saat ini tengah mangkrak karena dililit kasus hukum. Selain itu Hotel Sasando dan asset tanah di Manulai 2 Kota Kupang yang direncanakan untuk membangun Rumah Sakit Pusat.

“Kita ketahui bersama bahwa gedung NTT Fair saat ini sedang dalam perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi NTT. Selama proses hukum berjalan Kajati (Kepala Kejaksaan Tinggi) melalui Aspidum (Asisten Pidana Umum) telah bersurat ke Sekda NTT agar Satpol NTT secara intens melakukan pemantauan lokasi pembangunan NTT Fair,”katanya.

Gedung NTT Fair Mangkrak (gambar kiri) dan Ir. CORNELIS Wadu,M.Si (gambar kanan). Doc. CNC/marthen radja-Citra News.  

Dalam memenuhi permintaan ini, lanjut Cornelis, pihaknya telah mendelegasikan kewenangan melalui Kepala Bidang Penertiban Umum (Kabid Tribum), JOHN da Costa menyiapkan stafnya dan jadwal untuk mulai beraksi di lapangan. Pengamanan akan terus dilakukan selama proses hukum berjalan sampai selesai, entah kapan.

Demikian juga halnya gedung Monumen Pancasila yang sejak awal Satpol PP Provinsi NTT sudah mendapat tugas khusus dari Gubernur NTT (Viktor Bungtilu Laiskodat, red), membekukan pekerjaan proyek pada akhir Juli 2019. Pihak Satpol PP NTT juga selalu memantau lokasi di Manulai 2 dan Hotel Sasando, tandasnya.

Menurut Cornelis, masalah hukum NTT Fair yang tengah dilakukan proses hukum oleh Kejati NTT ini ada multiplier effect. Dan hampir pasti menjadi saksi ahli soal asset adalah Kepala Badan Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi NTT. Sama halnya nanti jika timbul perkara lain-lainnya soal asset Pemda. Nah, tugas Satpol PP hanya mengamankan asset-asset Pemda yang ada sesuai kewenangannya.

Disiplin Bentuk dari Tanggung Jawab

Di hadapan beberapa kepala bidang Cornelis menekankan aspek disiplin dan tanggung jawab adalah dua sisi yang suka tidak suka harus dijalankan oleh Satpol PP. Untuk menjalankan tanggung jawab harus terlebih dahulu displin diri. Sebagai ASN tanpa disiplin maka harapan akan tanggung jawab itu ibarat jauh panggang dari api.

Kasat Pol PP Provinsi NTT Ir. CORNELIS Wadu, M.Si (gambar kiri) dan gedung Monumen Pancasila (kanan). Doc. CNC/marthen radja-Citra News.  

“Disiplin adalah bentuk tanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Menjalankan tugas-tugas pokok secara baik dan bijaksana itu bagian dari displin diri. Dari hasil displin diri ini bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Ini yang sering saya tekankan kepada semua jajaran disini. Silahkan mengkritik jika memang Kasat Pol PP tidak disiplin. Jangan karena jadi kepala (atasan) lalu maunya perintah saja begitu. Iya tidak bisa. Atasan harus memberi teladan dan jangan takut dikritik,”tegas Cornelis.

Perihal displin dan tanggung jawab ini menurut Cornelis harus semakin diaplikasikan dalam tugas-tugas dan fungsi (Tusi). Karena Presiden Jokowi dengan Kabinetnya Indonesia Maju ke depan akan memangkas jabatan eselonering. Yang ada nanti hanya Eselon Satu dan Dua, yang lainnya fungsional.

“Tahun 2020 tidak ada lagi Tunjangan Jabatan. Yang ada hanya Tunjangan Kinerja (Tukin). Itu berarti bahwa bukan lagi kedudukan atau jabatan yang dihargai akan tetapi hasil kerja lah yang dihargai. Karena itu disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan Tusi. Jika itu tidak ada maka dikatakan bukan sebagai abdi negara,”tandasnya. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *