Di TTS Hampir Pasti AMBURADUL Dana Desa 287 Miliar Lebih

Bupati TTS, EGUSEM Pieter (EPY) Tahun dan beberapa petinggi bergerak menuju gedung DPRD SoE, Senin 11 November 2019. Doc. CNC/jor tefa -Citra News

Dana desa miliaran rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat bertujuan untuk membangun kehidupan masyarakat desa yang lebih berkualitas. Disinyalir tujuan itu sulit digapai jika Pemda terus menunda-nunda seleksi perangkat desa.

Citra-News.Com, SOE – BUPATI Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), EGUSEM Pieter (EPY) Tahun, ST, MM mendapat sorotan dari sejumlah elemen masyarakat. Pasalnya, sejumlah desa  sudah hampir setahun ini belum dilakukan seleksi perangkat desa. Hampir pasti pengelolaan dana desa tahun 2019 jadi amburadul. Padahal dana desa sangat bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sumber data sipede.kemendesa.go.id menyebutkan ada 266 desa di Kabupaten TTS mendapat alokasi dana desa tahun 2019 senilai Rp 287.091.827.000. Namun menjadi pertanyaan public apakah sejumlah dana ini sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa?

Sejumlah teka-teki pun bermunculan ketika  Bupati TTS belum menyeleksi perangkat desa pasca dilantik menjadi kepala daerah pada 14 Pebruari 2019. Hingga hari ini Bupati EPY belum jua melakukan seleksi kepala desa yang ada di wilayahnya.

Menyikapi persoalan ini Bupati Epy kepada citra-news.com di SoE, Senin 11 November 2019 membeberkan alasan-alasan hingga belum dilakukan seleksi perangkat desa. Demikian paparan sang Bupati. Setelah saya dan Wakil Bupati (Bupati Epi dan Wakilnya, ARMY Johny Konay, SH) dilantik tanggal 14 Pebruari 2019, kami tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.  Atau 6 (enam) bulan setelah pelantikan tidak diperbolehkan. Itu aturannya.

Bupati EPY saat diwawancarai, Senin 11 November 2019. Doc. CNC/jor tefa-Citra News.

Tapi setelah enam bulan yakni pada Agustus 2019, lanjut Bupati Epy, kita diperhadapkan dengan hajatan politik Pilpres. Dalam mana prosesnya hingga Oktober 2019 baru dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Lagi-lagi aturan mengekang kami untuk melakukan seleksi perangkat desa, ungkapnya.

“Jadi segala macam yang berhubungan dengan kepegawaian di daerah praktis tertunda. Termasuk seleksi perangkat desa juga kita pending (tunda, red). Kami memang sudah berencana untuk segera melakukan seleksi perangkat desa pasca pelantika Presiden dan Wapres. Tapi harus ditunda lagi karena harus berurusan lagi dengan test CPNSD,”jelas Bupati Epy ketika ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD TTS, Senin siang.

Kalau berbicara urusan prioritas kebutuhan, tepis Bupati Epy, antara CPNSD dan Seleksi perangkat desa harus sejalan. Tapi sebetulnya yang lebih mendesak dan kami harus prioritaskan adalah urusan CPSD.  Karena urusan CPND itu permanen sedangkan seleksi perangkat desa bisa kita tunda sampai dengan Januari 2020.

“Iya kami upayakan pada Januari 2020 baru akan dilanjutkan urusan seleksi perangkat desa. Karena durasi waktunya sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan seleksi kepala desa di akhir tahun 2019,” ujarnya enteng.

Dia menambahkan, urusan Pilpres (Pemilu Presiden) dan Pileg (Pemilu Legislatif) adalah menjadi keutamaan. Sehingga kita harus melaksanakan urusan nasional mendahului agenda regional kita. +++ jofan/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *