Tapi setelah enam bulan yakni pada Agustus 2019, lanjut Bupati Epy, kita diperhadapkan dengan hajatan politik Pilpres. Dalam mana prosesnya hingga Oktober 2019 baru dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Lagi-lagi aturan mengekang kami untuk melakukan seleksi perangkat desa, ungkapnya.
“Jadi segala macam yang berhubungan dengan kepegawaian di daerah praktis tertunda. Termasuk seleksi perangkat desa juga kita pending (tunda, red). Kami memang sudah berencana untuk segera melakukan seleksi perangkat desa pasca pelantika Presiden dan Wapres. Tapi harus ditunda lagi karena harus berurusan lagi dengan test CPNSD,”jelas Bupati Epy ketika ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD TTS, Senin siang.
Kalau berbicara urusan prioritas kebutuhan, tepis Bupati Epy, antara CPNSD dan Seleksi perangkat desa harus sejalan. Tapi sebetulnya yang lebih mendesak dan kami harus prioritaskan adalah urusan CPSD. Karena urusan CPND itu permanen sedangkan seleksi perangkat desa bisa kita tunda sampai dengan Januari 2020.
“Iya kami upayakan pada Januari 2020 baru akan dilanjutkan urusan seleksi perangkat desa. Karena durasi waktunya sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan seleksi kepala desa di akhir tahun 2019,” ujarnya enteng.
