KABUR TIGA Kasus Besar APR TTS Gelar Aksi Demonstrasi

Aliansi Pro Rakyat TTS berorasi ke beberapa instansi di SoE,, Timor Provinsi NTT Kamis 14 November 2019 menuntut sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga diendapkan aparat penegak hukum. Doc. jor tefa-Citra News.

Pihak Kejari dan kepolisian TTS dinilai mempetieskan kasus dugaan korupsi sejumlah proyek di Kabupaten TTS. Proyek pembangunan embung, Landscape pembangunan gedung Kantor Bupati dan gedung DPRD TTS, serta RSP Boking adalah tiga kasus besar itu hingga kini berjalan di tempat. APR TTS menduga para pihak terus bermanuver ‘mengubur’ kasus yang benilai ratusan miliar ini. Lalu apa reaksi para penegak hukum ini?

Citra-News.Com, SOE –ALIANSI PRO RAKYAT Kabupaten Timor Tengah Selatan Selatan (APR TTS) menyerukan, tidak akan mentolerir pihak manapun yang berupaya mengubur kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di bumi.

“Pihak manapun yang berupaya mengaburkan kasus-kasus dugaan korupsi di wilayah TTS, kami akan lawan. Apapaun yang terjadi kami siap menghadang,”demikian teriakan orator dalam aksi demonstrasi yang dilancarkan di ibukota SoE, Kamis, 14 November 2019.

Demonstran yang tergabung dalam APR TTS ini terus meneriakan yel-yel yang mendiskurs kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kepolisian Resor (Polres) TTS. Dua institusi yang diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum, diharapkan tidak ‘buta’ hati. Kejari dan Polres TTS harus berani dan jujur mengungkap pelaku-pelaku yang diduga ‘mencuri’ uang rakyat untuk kepentingan diri dan keluarga.

Para demonnstrasi menggelar aksi di tiga titik kumpul, masing-masing di Kantor Kejari, Polres, dan Kantor Bupati TTS. Dan elemen mahasiswa yang membaur didalam APR TTS terdiri dari Dewan Pimpinan Posko Perjuangan Rakyat NTT, Dewan Pimpinan Perjuangan Rakyat TTS, Ikatan Mahasiswa Asal Amanatun, Ikatan Mahasiswa Asal Amanuban, BEM Sekolah Tinggi Agama Kristern Arastama SoE, dan ARAKSI (Aliansi Rakyat Anti Korupsi) TTS.

Pantauan awak media citra-news.com dalam aksinya di setiap titik kumpul melampiaskan kemarakahannya yang sama. Para demonstran mendesak dan menuntut penyidik kejari SoE agar tegas dan serius menangani kasus proyek landscape.

Aliansi Pro Rakyat TTS berorasi ke beberapa instansi di SoE,, Timor Provinsi NTT Kamis 14 November 2019 menuntut sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga diendapkan aparat penegak hukum. Doc. jor tefa-Citra News.

“Aparat penegak hukum sangat lamban menangani kasus landscape. Publik meragukan keseriusan pihak Kejari SoE dan terkesan melompat dalam penetapan tersangka. Pihak Kejari SoE jangan tebang pilih menetapkan tersangka. Penyidik Polres TTS diminta segera menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakait Pratama (RSP) Boking. Juga proyek pembangunan embung,”demikian pernyataan sikap para demonstran.

Dalam aksinya ke Kejari SoE khususnya Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dikabarkan tidak berada di tempat. Para demonstran diterima Kasi Intel Kejari SoE, MOUREST A. Kolobani, SH. “Pada prinsipnya Kejari SoE menerima apa yang diaspirasikan ini. Kami akan melanjutkan aspirasi ini ke Kajari yang beliau saat ini tidak berada di tempat,”kata Mourest.

Anjasmara : Dugaan Korupsi Proyek RSP Boking Tetap Dilanjutkan

Usai beraksi di Kejari para demonstran berjalan kaki menuju Mapolres. Melalui Ketua dan Sekretaris Pospera TTS, YERIM Fallo dan FREDRIK Kase menunut para petinggi Polres TTS agar mendesak Polda NTT untuk membatalkan mutasi Bripka RUDY Soik.

Ada beberapa tuntutan yang disampaikan, pertama menuntut Polres TTS agar mendesak Polda NTT membatalkan mutasi Bripka Rudy Soik karena yang bersangkutan adalah Ketua Penyidik kasus RSP Boking. Kedua,  Menunut Kapolres TTS agar mendesak penyidik yang menangani kasus kasus RSP Boking untuk segera memerika Banggar (Badan anggaran) DPRD TTS tahun 2017. Terkait pengalihfungsian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAU-DAK) penyelesaian proyek RSP Boking. Ini diduga sarat kepentingan dan merugikan negara.

Ketiga,  Menuntut penyidikyang menangani kasus dugaan koruspi RSP Boking yang melibatkan Tim Pengawal Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten TTS. Karena dinilai gagal fungsi dalam pengawalan proyek RSP Boking sehingga berujung pada korupsi berjamaah.

Kabag Ops Polres TTS, AKP D.G ANJASMARA, SH, MH menjelaskan bahwa pemutasian Bripka Rudy Soik itu bagian dari kebijakan di tubuh kepolisian.

Aliansi Pro Rakyat TTS berorasi ke beberapa instansi di SoE,, Timor Provinsi NTT Kamis 14 November 2019 menuntut sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga diendapkan aparat penegak hukum. Doc. jor tefa-Citra News.

“Perlu diingat bahwa kepindahan Bripka Rudy Soik tidak berarti menghalangi atau menghentikan kasus korupsi yang tengah ditangani Polres TTS. Kasus dugaan korupsi seperti RSP Boking dan kasus-kasus korupsi lainnya akan terus diproses,”jelas Anjasmara.

Setelah mendapat penjelasan Anjasmara, para pendemopun long march menuju Kantor Bupati. Mirisnya sampai di pintu gerbang para pendemo dihadang petuga Polisi Pamong Praja. Tidak pduli larang para pendemo meransek masuk kawasan berniat menemui Bupati dan atau Wakil Bupati TTS. Sayangnya kepala daerha ini bertugas keluar daerah sehingga para pendemo hanya bertemu Asisten III, MAKSI Oematan.

Aliansi Pro Rakyat TTS berorasi ke beberapa instansi di SoE,, Timor Provinsi NTT Kamis 14 November 2019 menuntut sejumlah kasus dugaan korupsi yang diduga diendapkan aparat penegak hukum. Doc. jor tefa-Citra News.

Beberapa tuntutan kelompok aksi ini pun terus mengalir. Pertama,  menuntut dan mendesak Bupati TTS segera memanggil Direktur RSUD SoE agar mengklarifikasi dana Jampersal (Jaminan Persalinan yang sudah mengendap di Bank NTT sejak tahun 2017 senilai 1,7 Miliar.

Kedua,  Mendesak Bupati TTS memanggil Kepala Bappeda untuk mengklarifikasi kebenaran pernyataan Direktris RSUD, dr. Irene soal bunga dana Jampersal yang menjadi PAD. Ketiga, pendemo menunut Bupati TTS segera melaksanakan seleksi perangkat desa.

“Semua asipirasi dari APR TTS ini kami terima dan akan dilanjutkan ke kepala daerah. Karena saat ini kepala daerha tidak ada di tempat maka ketika kebali dari tugas kami segera menyampaikannya untuk segera ditindaklanjuti,”ucap Maksi. +++ jofan/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *