SMA/SMK Negeri Jadi SASARAN Bidik Sumber Baru PAD

Hasil prakarya para siswa SMAN Webrimata Kabupaten Malaka, jadi sumber penghasilan untuk sekolah.  Buah tangan untuk Dinas PK Provinsi NTT. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Benyamin Lola : “Penetapan Perda APBD Provinsi NTT tahun 2020 sudah merupakan regulasi yang harus dilaksanakan. Lantaran minim APBD maka harus ada alternative untuk mencari sumber-sumber baru agar bisa mendongkrak PAD provinsi…”

Citra-News.Com, KUPANG – KEPALA DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Dinas PK Prov.NTT), Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd akan menyurati semua kepala sekolah negeri tingkat SMA/SMK. Tujuannya untuk menyamakan persepsi bagaimana tanggung jawab lembaga pendidikan untuk kemajuan daerah NTT melalui sumbangan sekolah sebagai salah satu sumber baru PAD.

“Memberikan sumbangan untuk menambah pundi-pundi PAD kita sebagai bentuk tanggung jawab bersama sekolah untuk mendukung berbagai aspek pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini,”ucap Benyamin saat diwawancarai di Kupang, Timor Provinsi NTT, Senin 03 Pebruari 2020.

Dikatakannya, sumbangan untuk peningkatan PAD provinsi dan menjadi ‘jatah’ Dinas PK Prov. NTT, di tahun-tahun sebelumnya sudah juga dilakukan.  Dalam mana diperoleh melalui UPT Bahasa dan UPT Museum. Dan nilai yang terkumpul sekitar Rp 70-an juta.  Namun setelah pengalihan kewenangan urusan dimana tingkatan pendidikan SMA/SMK oleh Dinas PK Provinsi maka tergetnya dinaikkan dengan angka yang sangat fantastis.

“Pengalihan kewenangan urusan pendidikan tingkat SMA/SMK ke Dinas PK Provinsi baru terlaksana di tahun 2017. Karena itu dalam kurun waktu selama tiga tahun (2017-2019,red)  dilakukan pembenahan disana-sini. Sehingga ketentuan sumbangan PAD kita masih pake pola lama,”tandasnya.

Oleh karena itu pada tahun 2020, sambung Benyamin, Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah menerapkan ketentuan sumbangan dari SMA/SMK Negeri menjadi salah satu sumber baru PAD Provinsi. Karena APBD bersumber dari PAD untuk membiayai semua sector pembangunan.

“Kalau tahun 2019 dari Dinas PK Provinsi NTT menyumbang untuk PAD provinsi hanya sebesar 70-an juta. Sementara di tahun 2020 saya tidak hafal persis angkanya tapi lebih kurang 970-an juta masuk kas PAD. Ini memang cukup fantastis angkanya tapi sangat mask akal karena SMA terutama SMK Negeri punya penghasilan yang lmayan besar setiap tahunnya. Ini ia peroleh dari kompetensi keahlian (Komli) yang menjadi bahan ajar guru di sekolah-sekolah kejuruan. Jadi diserahi kewenangan sekaligus diberikan tanggung jawab untuk membangun dalam kebersamaan,”ungkap Benyamin.

Ada dua hal pokok yang terkandung dalam belajar. Yakni ada kemampuan untuk berbuat sesuatu. Jadi ada ketrampilan disana. Guru mengajarkan ketrampilan dan dilatih trampil membuat sesuatu. Dan hal kedua, ada kesempatan untuk berusaha. Setelah tamat sekolah anak memiliki ketrampilan tertentu sehingga bisa berwirausaha.

Nah, dengan potensi yang dimiliki sekolah ini maka ada prospek penghasilan. Dari penghasilan yang bersumber dari kompetensi yang dimiliki inilah sebagiannya untuk kebutuhan sekolah. Dan sebagiannya disumbangkan untuk peningkatan PAD kita. Sehingga wajar kalau sekolah negeri (SMA/SMK) mendapat porsi sumbangan ini.

Menjawab besaran sumbangan PAD dari sekolah dimaksud, Benyamin menyebutkan   permintaan untuk tahun 2020 jumlahnya meningkat fantastis. Yakni sebesar Rp 970-an juta dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 79 juta dari target Rp 70 juta.

Drs. BENYAMIN Lola, M.Pd saat diwawancarai awak media di Kupang, Provinsi NTT, Senin 03 Pebruari 2020. Doc.CNC/marthen radja-Citra News.

Dari sekian lama sekolah negeri ini dibangun pemerintah dilengkapi dengan sarana prasarana (Sarpras) dan fasilitas yang memadai. Untuk operasional dan biaya pemeliharannya pun dijamin pemerintah dengan biaya ratusan juta bahkan milaran.

“Pemerintah provinsi meminta sumbangan untuk PAD dari sekolah karena ada dasarnya. Pemerintah sudah kasih peralatan, juga biaya operasional dan perawatan. Dan dari pemanfaatakan peralatan yang ada bahkan sudah menghasilkan pendapatan. Ada pendapatan kepala sekolahnya diam-diam saja. Tapi giliran pemerintah meminta sumbangan lalu kepala sekolahnya berkeberatan, ini kan lucu,”kata Benyamin.

ANEH Kepala Sekolah Menyatakan Tidak Bisa Sumbang

Bagi saya, sambung Benyamin, aneh dan lucu kalau ada kepala sekolah tertentu harus minta pemerintah provinsi buatkan Perda atau Instruksi sebagai regulasinya. Perlu diingat Perda itu regulasi, lho.

“Tapi tidak apa-apa. Itu baik juga komentarnya itu. Sehingga mengingatkan kami untuk membuat undangan tertulis supaya kita rapat bersama seluruh kepala SMA/SMK Negeri. Itu bagus agar para kepala sekolah bisa secara terbuka dan lugas menyampaikan soal lembaga pendidikan yang dikelolanya,”ucapnya retoris.

Benyamin mengakui, lantaran APBD tahun 2020 baru ditetapkan juga dia belum ada kesempatan untuk mensosialisasikan secara langsung. Kalau memang kepala sekolah membutuhkan sosialisasi langsung, nanti kami buat surat undangan resmi ke sekolah-sekolah. Untuk kita rapat bersama menyatukan persepsi untuk hal ini.

“Memang saya juga belum sempat buat surat undangan rapat bersama para kepala SMA/SMK Negeri. Kalau secara individu palingan beberapa kepala sekolah sempat saya datangi atau ada yang datang ke dinas ini untuk sesuatu urusan, saya sosialisasikan langsung. Ada yang langsung menerimanya secara positif atau setuju dengan aturan ini,”kata Benyamin.

Dia menuturkan, selama ini lembaga SMA/SMK Negeri kepala sekolahnya hanya bisa meminta daripada memberi. Sementara sumber pembiayaan untuk perbaikan penghasilan, atau pemeliharaan peralatan dan lain-lain itu harus dari APBD tidak bisa dari DAU (dana alokasi umum). Ketergantungan fisikal kita besar namun PAD kita kecil jika dibandingkan dengan DAU.

“Kebijakan pemerintah provinsi sekarang bagaimana mendorong untuk PAD kita lebih meningkat lagi dengan cara mencari sumber-sumber baru. Dan sumber-sumber itulah ada di SMA/SMK Negeri. Oleh karenanya sangat tidak masuk akal kalau ada kepala sekolah yang menyatakan kami tidak bisa,”tandasnya.

Kalau diminta perlu ada semacam instruksi, sudah pasti itu akan dilakukan, tambah Benyamin. Karena kita ini berada dalam satu system birokrasi maka bagaimanapun komunikasi dan administrasi itu harus sejalan. Sehingga sebelum sumbangan itu direalisasikan akan dilakukan sosialisasikan terlebih dahulu.

“Apa yang kita buat ini adalah penjabaran dari Perda APBD tahun 2020. Oleh karena angka sumbangan PAD ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2019. Maka Iya sekolah negeri SMA/SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi menjadi sasaran bidik sumber baru peningkatan PAD,”tegas Benyamin. +++ marthen/citra-news.com

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *