Ini Pengakuan DJIBRAEL Tunliu Bangun STKIP Abal-abal

DJIBRAEL Tunliu, Ketua STKIP Timor Indonesia SoE saat diwawancarai awak Citra-News.Com di SoE, Januari 2020. Doc.CNC/jor tefa-Citra News

Sandiwara Ketua STKIP Timor Indoensia, Djibrael Tunliu dan badan pengurus yayasan mulai redup. Setelah biang kerok penipuannya mulai terkuak ke permukaan saat rapat dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten TTS. Bagaimana pernyataan sikap para wakil rakyat TTS memburu hal tersebut?

Citra-News.Com, SoE – WAKIL KETUA DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), RELIGIUS Usfunan, SH menyatakan penyelenggaraan pendidikan di lembaga Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STIKIP) Timor Indonesia  di SoE Kabupatenb TTS Provinsi NTT adalah ilegal. Karena itu Ketua Djibrael Tunliu, S.Pd, MA dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Timor Pah SoE harus segera menutup lembaga pendidikan tinggi  ini dari semua aktivitasnya.

“Membangun sebuah lembaga pendidikan tinggi tanpa memiliki legalitas yang jelas adalah ilegal. Tidak bisa menyelenggarakan pendidikan yang abal-abal begitu. Dampaknya mahasiswa yang kuliah di STKIP Timor Indonesia jadi korban,”tegas Usfunan.

Alasan Djibrael  Tunliu  bahwa membangun STIKIP Timor Indoensia hanya mau menyelamatkan mahasiswanya, menurut Usfunan adalah alasan yang mengada-ada. Ternyata selama ini STIKIP Timor Indonesia menitipkan mahasiswanya pada Sekolah Tinggi Publistik di Jakarta untuk diwisuda. Padahal sekolah tinggi tersebut juga illegal karena tidak terdaftar di LLDIKTI Wilayah VIII. Ini ibarat menyelamatkan mahasiswa. dari mulut singa ke mulut buaya, ungkapnya.

Ditegaskan berulang, alasan Djibrael Tunliu, S.Pd, MA membangun STKIP Timor Indonesia SoE bahwa hanya mau menyelematkan mahasiswa adalah alasan yang dibuat-buat. Karena tidak ada konsekwensi logisnya. Bagaimana tidak. Urusan pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) bernama Timor Indonesia SoE tersebut baru dalam bentuk Akta Notaris dan belum mengurus syarat-syarat yang lainnya. Lalu membangun argumen hanya mau menyelamatkan mahasiswanya.

Menjadi pertanyaan lanjutan, apakah sebuah perguruan tinggi yang belum mengantongi ijin operasional tapi bisa memwisudakan mahasiswanya. Apakah ijazah yang dikantongi mahasiswa STKIP Timor Indonesia adalah legal dan bisa bermanfaat untuk mendapatkan peluang kerja?

Hampir pasti demikian alur diskusi yang diiniasi Komisi IV DPRD Kabupaten TTS melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Ketua dan Badan Pengurus STKIP Timor Indonesia, di ruang Banggar DPRD TTS, Senin 24 Pebruari 2020.

Ketua Komisi IV DPRD TTS, Marten Tualaka saat dikonfirmasi media Online Citra-News.Com  di SoE menjelaskan, dalam RDP tersebut Ketua STKIP Timor Indonesia, Djibrael Tunliu dan badan pengurusnya secara acoor mengakui kalau STKIP Timor Indonesia selama ini beraktivitas, ia  belum memiliki ijin operasional dan belum terdaftar di LLDIKTI Wilayah VIII.

MARTEN Tualaka (kiri) dan RELIGIUS Usfunan. Doc.CNC/jor tefa-Citra News

“Dari pengakuan pihak STKIP Timor Indonesia SoE ini maka DPRD TTS melalui Komisi IV menyatakan sikap. Bahwa terhitung mulai tanggal 25 Pebruari 2020 seuma aktivitas di STKIP Timor Indonesia dihentikan. Sambil menunggu proses legalitas kampus tersebut,”ucap Tualaka.

Tualaka menambahkan, mahasiswa yang sempat diwisuda pada Juni 2017 dan Januari 2020 masih tercatat sebagai mahasiswa aktif STKIP Nusa Timor. DPRD berharap agar Ketua STKIP Timor Indonesia (Djibrael Tunliu, red) melakukan pendekatan dengan Ketua STKIP Nusa Timor. Agar mahasiswanya kembali dan mengikuti perkliahan pada STKIP Nusa Timor sambil menunggu untuk mengikuti wisuda.

“Kepada mahasiswa yang selama ini sudah mengikuti perkuliahan dan wisuda di STKIP Timor Indonesia SoE yang merasa dirugikan, saya berharap agar silahkan tempuh lewat jalur hukum,” pinta Tualaka.

Segera Bangun Rekonsiliasi

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD TTS, Religius Usfunan, SH. Bahkan Usfunan menyatakan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP Timor Indonesia adalah illegal alias abal-abal. Sebab tanpa legalitas yang jelas baik Yayasan Pendidikan Timor Pah SoE maupun STKIP Timor Indonesia, sama-sama illegal.

“Bagaimana ibu belum ada tapi sudah melahirkan anak. Alasan Djibrael Tunliu bahwa STKIP Timor Indonesia dibentuk untuk menyelamatkan mahasiswa adalah alasan yang dibuat-buat. Karena mahasiswanya dititipkan pada Sekolah Tinggi Publistik di Jakarta untuk diwisuda. Tapi juteru sekolah tinggi tersebut juga illegal sebab tidak terdaftar di LLDIKTI Wilayah VIII. Ini ibaratmenyelamatkan mahasiswa. dari mulut singa ke mulut buaya,”ungkap Usfunan.

Oleh karena itu DPRD TTS bersikap bahwa STKIP Timor Indonesia dihentikan aktivitasnya dan harus segera mengurus legalitasnya. Baik Yayasan Pendidikan Pah Timor SoE maupun STIKIP Timor Indonesia. Usfunan juga berharap agar STKIP Timor Indoensia segera membangun rekonsiliasi dengan pengelola STIKIP Nusa Timor untk menyelamatkan mahasiswa. Baik mahasiswa yang sdah diwisuda mapn yang belum. Sebab semua mahasiswa masih terdaftar di STKIP Nusa Timor.

“Diharapkan agar mahasiswa jangan lagi kuliah di STKIP Timor Indonesia tapi bisa kuliah di STKIP SoE. Bagi mahasiswa Program studi (Prodi) PGSD bisa daftar dan kuliah di UT (Universitas Terbuka) saja.”tandasnya. +++ jor/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *