‘Jaring Asmara’ PAUL Liyanto Tentang Penataan RUANG Kawasan

Ir. MAKSI Y.E Nenabu, MT. Doc. marthen radja/citra-news.com

Maksi Nenabu : Rencana pemerintah pusat untuk mengatur semua urusan terkait penataan ruang kawasan perlu ditinjau kembali (direvisi). Jika tidak direvisi maka tidak ada pendapatan bagi daerah.

Citra News.Com, KUPANG – KEPALA DINAS Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kadis PUPR Prov.NTT), Ir. MAKSI Y.E  Nenabu,MT meminta pemerintah pusat agar meninjau kembali Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan dan perundang-undangan cipta kerja lainnya.

Permintaan tersebut ia sampaikan saat diskusi terbatas bersama senator perwakilan NTT, Ir.Paul Liyanto, di kantor Dinas PUPR Prov. NTT Jalan Basuki Rahmat Kota Kupang-Timor NTT, Selasa 21 Juli 2020.

“Kedatangan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Ir.Paul Liyanto dalam kerangka menjaring aspirasi masyarakat (Jaring Asmara). Ada beberapa hal yang kami diskusikan terkait penataan ruang kawasan. Diantaranya UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang Kawasan dan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota, juga UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan conquren Tata Ruang,”kata Maksi saat diwawancarai awak citra-news.com di Kupang-Timor NTT, Selasa 21 Juli 2020.

Menurut dia, semua menyangkut penataan, perijinan dan pemanfaatan ruang ditarik ke pusat. Termasuk penataan kawasan perdesaan dan masyarakat adat. Ini perlu penyederhanaan atau merevisi beberapa bagian perundang-undangan itu karena terkait dengan kearifan lokal. Jika pemerintah pusat tidak merevisinya maka daerah tidak mendapatkan bagian untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Selama ini, sambung dia, daerah telah melaksanakan perundang-undangan tersebut. Untuk provinsi maupun kabupaten/kota sudah punya RTRW yang termuat dalam Perda Nomor 1 Tahun 2011. Melalui persetujuan substansi Kementerian ATR di Prov.NTT dan Kabupaten Belu yang paling lengkap.

“Semua daerah sudah punya RTRW meski ada yang sudah jatuh tempo. Sehingga perlu ditinjau kembali. Sudah ada 7 (tujuh) kabupaten/kota miliki RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).Saran saya melalui diskusi kita bersama senator daerah NTT ini, untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kearifan lokal di daerah”tegas Maksi.

Menjawab alokasi anggaran untuk penataan ruang kawasan, ungkap dia, relative kecil. Sehingga peran provinsi dalam pengendalian belum optimal. Tapi kita tetap jalan melakukan fungsi koordinasi dengan pemerintah pusat. Melalui Ketua TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) fungsi-fungsi pengendalian dan semua urusan terkait penataan ruang kawasan itu tetap jalan. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *