Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini
Polkam  

Gubernur VIKTOR Nyatakan SIAP Didemo Warga

CitraNews

Ilustrasi Gubernur NTT, VIKTOR Bungtilu Laiskodat saat memberikan sambutan di SMPN 6 Nekamese Kabupaten Kupang, Timor Provinsi NTT, Sabtu 15 Agustus 2020. Doc. marthen radja/citra-news.com

Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Lasikodat mengingatkan para pimpinan OPD yang tidak mampu menterjemahkan visi misi pembangunan yang ada, akan dinonjobkan. Sebagai pejabat publik harus siap dikritik dan tidak disukai oleh masyarakat. Termasuk saya selaku gubernur, bila ada elemen masyarakat yang tidak suka dengan saya, yo monggo

Citra News.Com, KUPANG – PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) dibawah kepemimpinan Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat dan Wakilnya JOSEF Adrianus Nae Soi, telah menorehkan visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera.  Dipastikan dalam menterjemahkan visi ini ke program aksi demi perubahan, akan mendapat tantangan yang luar biasa dari elemen masyarakat.

Baca Juga :  Wabup JERRY Terharu Tapi BANGGA Dengan Gubernur VIKTOR

“Gubernur adalah pejabat public. Sebagai pejabat publik harus punya visi jelas, tegas dan fokus serta punya komitmen. Kalau dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk sebuah perubahan lalu ada masyarakat yang tidak suka, iya wajarlah. Sebagai gubernur saya siap didemo warga. Ini bentuk evaluasi publik,”demikian Gubernur Viktor Laiskodat dalam acara coffee morning bersama wartawan media cetak, elektronik, dan media online, di Rujab Gubernur NTT bilangan Jalan El Tari Kota Kupang, Timor-NTT, Jumat 28 Agustus 2021.

Baca Juga :  INGKAR JANJI Ketua Partai BERKARYA NTT Kecewakan Pengurus Partai

Diketahui, even akbar dan baru pertama kali terjadi hampir dua tahun Viktor Laiskodat jadi Gubernur NTT. Sejumlah usul saran dan pendapat bernada miris terkait visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2018-2023 ‘dilelang’ habis hari itu.

Baca Juga :  Gubernur Viktor : ASN Harus Menjadi Pencerah dan Motivator

Menurut dia, gubernur adalah pejabat public. Karena itu wajar kalau tidak disenangi, dikritik, dicerca, atau didemo hanya karena dianggap salah dalam membuat kebijakan. Sebagai pejabat public harus dievaluasi dari masyarakatnya. Apakah berbentuk aksi demo, surat terbuka atau tidak disenangi elemen masyarakat. Ini sebagai bentuk evaluasi kinerja.