Pemprov PINJAM 1,5 Triliun DPRD NTT MERAGUKAN Pengembaliannya

PATRIS Lali Wolo, anggota DPRD Provinsi NTT. Doc. marthen radja/istimewa

Adanya Peraturan Kementerian Keuangan RI yang baru menetapkan bunga pinjaman ssebesar 6,19 persen. Patris Laliwolo: “Ini yang harus kembali dibahas secara cermat. Karena dari postur APBD kita hampir pasti tidak mampu mengembalikan pinjaman senilai 1,5 triliun itu”.

Citra-News.Com, KUPANG – DALAM kerangka mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov.NTT) melakukan beberapa terobosan baru. Diantaranya melakukan pinjaman daerah kepada pihak ketiga. Yakni ke pihak BANK NTT senilai Rp 900 miliar dan ke PT SMI (Sarana Multi Investasi) sebesar Rp 600 miliar.

Menyoal pinjaman daerah dengan total nilai 1,5 triliun tersebut memantik tanggapan beragam dari sejumlah anggota DPRD NTT dan pihak eksekutif. PATRIS Lali Wolo, salah satu anggota DPRD NTT dari Fraksi PDIP blak-blakan bicara ke publik. Padahal sang Ketua Dewan, EMILIA Nomleni masih ‘bungkam’ lantaran belum ada keputusan politik dalam gelar Rapat Tertutup pada Rabu 19 Mei 2021.

Pada prinsipnya, demikian Patris, DPRD Provinsi NTT menyetujui langkah-langkah pemerintah mensejahterahkan msyarakat. Tidak masalah berapapun besaarnya pinjaman daerah ke pihk lain kami setuju-setuju saja. Akan tetapi dengan catatan harus kita bahas secara cermat bagaimana kemampuan kita untuk pengembaliannya nanti.

“Kami (DPRD NTT, red) setuju-setuju saja. Akan tetapi kami minta pemerintah harus cerdas menjelaskan bagaimana skema pengembaliannya nanti. Karena awalnya disepakati dengan bunga pinjaman NOL persen tiba-tiba melejit ke angka 6,19 persen. Tadi di rapat saya tgs menyampaikan hal ini. Karena kan berdampak hukum kalau akhirnya kita tidak mampu dalam pengembaliannya. Kami tidak mau masuk penjara oo,”ucap Patris kepada wartawan di gedung DPRD NTT di bilangan Jalan Polisi Militer Kota Kupang, Rabu 19 Mei 2021.

Menurut dia, pembahasan ulang paling tidak di level Badan Anggaran (Banggar) harus lebih cermat lagi. Karena Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun 2021 pinjamannya kita tidak masalah yang kita dengan bunga nol persen. Tapi saat ini dengan Peraturan Kementerian Keuangan RI Nomor 125 yang terbitkan pada Maret 2021  menetapkan pinjaman itu dengan bunga 6,19 persen.

Patris menegaskan dalam Rapat tertutup hari ini (Rabu 19 Maei 2021, red) kita intens membahan menyangkut kemampuan dan potensi daerah dalammengembalikan pokok dan bunga selama jangka waktu 8 tahun.

“Mampu tau tidaknya kita mengembalikan pinjaman inikan menyangkut sumber potensi keuangan. Karena beban pinjaman itu dalam postur APBD NTT bermuara kepada masyarakat melalui PAD. Iya pemerintah harus menjelaskan sumber-sumber baru PAD kita ada pada sektor apa saja,”kata Patris.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah harus memberi kita skema kemampuan keuangan daerah dalam rangka pengembalian uang itu dengan bunga 6,19 persen tersebut. Iya itu tadi, potensi keuangan dari mana.  Karena itu akan membebankan rakyat juga dengan APBD. Apakah bissa menjamin atau tidak?

Ingat, tegas Patris, tidak hanya 1,5 triliun yang  menjadi fokus. Kita sudah ada uang  pinjaman dari PT.SMI tahap pertama sebesar Rp 170-an miliyar. Kemudain ditambah lagi dari Bank NTT. Itu artinya total secara keseluruhan mendekati 2 triliunan. Belum terhitung bunga 6.19 persen dikali 8 tahun.

“Oleh karena itu bukan substansi pinjamannya yang kita persoalkan. Akan tetapi kemampuan keuangan kita, skema analisis pemerintah terhadap kemampuan untuk mengembalikan sumber keuangan lain yang bisa menunjang PAD kita. Karena target PAD juga tinggi Rp 3 triliun sampai tahun 2023 ditambah dengan tahun ini (2021, red) senilai Rp 2 triliun lebih. Dan kita lihat capaian tahun lalu kan tidak capai target. Apalagi saat pandemi saat ini ditambah lagi dengan bencana badai seroja dan lain-lain. Saya kira kontraksi ekonomi akan berpengaruh. Oleh karena itu pemerintah harus cermat betul,”tuturnya.

Pemerintah TIDAK Cermat dan Harus Ditinjau Kembali

Politisi PDIP asal Kbupaten Nagekeo ini lebih jauh menyatakan pemerintah (eksekutif) kurang cermat waktu perencanaan pinjaman tahun lalu. Saat ini kita baru lihat sekarang akibatnya terlalu mengenelisir memudahkan, padahal persoalannya panjang nich. Beban bunga inilah yang harus menjadi pertimbangan kita.

Persoalan pinjaman tidak masalah, kita Setuju. Tetapi bunga ini yang baru muncul saat ini yakni sebesar 6,19 persen. Kita minta persetujuan yang tahun lalu ini harus ditinjau kembali dan direvisi. Karena itu produk aturan yang akan mengikat kita semua. Ketika ini ada persoalan pengembalian maka DPRD sudah menyetujui. Sementara kami masih memakai regulasi yang lama nota persetujuan yang tanpa bunga.

Lalu ketika ada bunga maka ada muncul lagi biaya yang harus kita keluarkan dari APBD. Kalau ini di pemeriksaan kita bisa kena. Siapa mau penjara ooo, tegasnya berulang.

Iya, kan kamu setuju yang lalu angkanya sekian toh. Sekarang angkanya sekian. Untuk itu yang kita minta itu kaji dulu mampu atau tidak dengan lama pengembalian seperti itu. Kemampuan kita bagaimana dan nota persetujuan dirubah dulu, ini harus direvisi.

“Tadi dalam rapat saya minta harus direvisi Perda APBD karena itu sudah masuk dalam produk hukum. Perda harus dirubah terus kita sosialisasi ulang ke masyarakat. Karena yang lalu kita sudah sosialisasi tanpa bunga dengan program yang sudah kita rencanakan. Ternyata ada program yang dirasionalisasikan kembali yang mungkin tidak jadi dijalankan. Ini sama saja kita menipu publik. Misalnya kalau kita sudah beritahu akan bangun ini, ada program pengembangan infrastruktur, ada budiday porang. Ternyata itu semua tidak bisa. Bukankah itu menjadi masalah,”beber Patris.

Dia menambahkan, selain direfocussing bisa juga dikurangkan jumlah pinjaman. Sekali lagi kita setuju angkanya.  Kan ada berapa kegiatan baru mereka kaji. Skemanya harus dibuat, iya kemampuan dengan durasi pengembaliannya dan rubah nota persetujuannya supaya kita tetap berada di rel regulasi. Jangan sampe nanti kami dijerat dan dijebak juga. Kami tidak mau masuk penjara dan kami cukup cermat.

Ditengarai Tahun 2020 Dewan DIPAKSA Setuju

Dia mengakui, pihaknya sudah dari tahun 2020 mengingatkan supaya hati-hati untuk kita lakukan pinjaman daerah. Karena yang pinjaman tahun lalu kita dipaksa setuju saja walaupun dokumen tidak ada.

Saat ini untuk percepatan kita setuju, tapi tolong regulasi dan kajian semua di sampaikan. Prinsipnya DPRD bukan tidak setuju tapi revisi, nota persetujuannya dan lihat kemampuan keuangannya dan evaluasi durasi waktu pengembalian. Itu yang menjadi PR buat pemerintah.

Ini Perlu  diperketat jangan sampe program-program yang nanti akan di belanjakan melalui pinjaman itu mereka sudah menggunakan APBD kita lebih dahulu untuk perencanaan persiapan-persiapan lain. Ini bagi kami yang harus hati-hati.

Ditegaskannya, kita harus siapkan skema jangan sampai ada APBD sudah digunakan APBD kita dari pinjaman maka uang sudah keluar. Dan itu program tidak jalan. Itu perencanaan sudah pasti tidak tepat sasaran dan akan menjadi temuan. Ini yang menjadi catatan bagi pemerintah.

“Dugaan saya jangan sampai menggunakan APBD untuk membiayai persiapan perencanaan pelaksanaan program yang akan dibiayai oleh pinjaman. Karena pinjaman ini belum pasti kapan direalisasinya. Kalau realisasinya akhir tahun tidak bisa dieksekusi padahal perencanaan sudah jalan. Atau kalau dia tidak realisasi tahun ini maka evaluasi APBD kelihatan,”kata Patris. +++ marthen/citra-news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *