Iya, kan kamu setuju yang lalu angkanya sekian toh. Sekarang angkanya sekian. Untuk itu yang kita minta itu kaji dulu mampu atau tidak dengan lama pengembalian seperti itu. Kemampuan kita bagaimana dan nota persetujuan dirubah dulu, ini harus direvisi.
“Tadi dalam rapat saya minta harus direvisi Perda APBD karena itu sudah masuk dalam produk hukum. Perda harus dirubah terus kita sosialisasi ulang ke masyarakat. Karena yang lalu kita sudah sosialisasi tanpa bunga dengan program yang sudah kita rencanakan. Ternyata ada program yang dirasionalisasikan kembali yang mungkin tidak jadi dijalankan. Ini sama saja kita menipu publik. Misalnya kalau kita sudah beritahu akan bangun ini, ada program pengembangan infrastruktur, ada budiday porang. Ternyata itu semua tidak bisa. Bukankah itu menjadi masalah,”beber Patris.
Dia menambahkan, selain direfocussing bisa juga dikurangkan jumlah pinjaman. Sekali lagi kita setuju angkanya. Kan ada berapa kegiatan baru mereka kaji. Skemanya harus dibuat, iya kemampuan dengan durasi pengembaliannya dan rubah nota persetujuannya supaya kita tetap berada di rel regulasi. Jangan sampe nanti kami dijerat dan dijebak juga. Kami tidak mau masuk penjara dan kami cukup cermat.
Ditengarai Tahun 2020 Dewan DIPAKSA Setuju
Dia mengakui, pihaknya sudah dari tahun 2020 mengingatkan supaya hati-hati untuk kita lakukan pinjaman daerah. Karena yang pinjaman tahun lalu kita dipaksa setuju saja walaupun dokumen tidak ada.
Saat ini untuk percepatan kita setuju, tapi tolong regulasi dan kajian semua di sampaikan. Prinsipnya DPRD bukan tidak setuju tapi revisi, nota persetujuannya dan lihat kemampuan keuangannya dan evaluasi durasi waktu pengembalian. Itu yang menjadi PR buat pemerintah.
Ini Perlu diperketat jangan sampe program-program yang nanti akan di belanjakan melalui pinjaman itu mereka sudah menggunakan APBD kita lebih dahulu untuk perencanaan persiapan-persiapan lain. Ini bagi kami yang harus hati-hati.
Ditegaskannya, kita harus siapkan skema jangan sampai ada APBD sudah digunakan APBD kita dari pinjaman maka uang sudah keluar. Dan itu program tidak jalan. Itu perencanaan sudah pasti tidak tepat sasaran dan akan menjadi temuan. Ini yang menjadi catatan bagi pemerintah.
