Negara RUGI 14 Miliar ARAKSI Menilai Polda NTT Cuek Bebek


Adalah penantian sia-sia bila kasus dugaan korupsi pembangunan gedung RSP Boking tidak diimumkan pihak Polda NTT. Bahkan ARAKSI menilai kasus dugaan korupsi senilai 14 miliar ini sengaja dipetieskan oleh pihak Polda NTT hingga tidak mengekspose para tersangkanya. Ada apa?

Citra-News.Com, KUPANG – PEMBANGUAN gedung Rumah Sakit Pratama (RSP) Boking di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menelan biaya sekitar 17 miliar lebih.

Sungguh disayangkan uang APBD yang dianggarkan untuk pembangunan sarana prasarana (Sarpras) ini tidak optimal dimanfaatkan. Akibatnya negara dirugikan sebesar 14 miliar. Sangat banyak bukan?

Ketua ARAKSI, ALFRED Baun di RSP BOKING Kab. TTS Prov. NTT

ALFRED Baun, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) menyatakan, kasus dugaan korupsi pembangunan Sarpras RSP Boking senilai 14 miliar, sampai saat ini hasilnya tidak jelas. Padahal publik NTT khususnya rakyat Kabupaten TTS sangat merindukan hasil akhirnya.

“Menyikapi permasalahan yang sudah berulangtahun ini kami dari ARAKSI mendesak Polda NTT untuk segera mengumumkan hasil ekspos kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama Boking-Kabupaten TTS.

Sebab informasi yang diperoleh ARAKSI, Polda NTT telah mengekspos tersangka kasus tersebut. Hanya saja belum mengumumkannya secara terbuka ke tengah publik,”kata Alfred kepada awak media di Kupang, Jumat 28 Mei 2021.

Mantan anggota DPRD Provinsi NTT ini menegaskan, pada prinsipnya Polda NTT harus segera mengumumkan hasil ekspose kasus dugaan korupsi RSP Boking.

“Polda NTT harus mengumumkan para tersangka kasus tersebut karena kerugian negara mencapai Rp 14 Miliar dari plafon anggaran proyek senilai Rp 17 Milyar,” tandasnya.

Dengan tidak mengumumkannya ke publik, lanjut dia, akan mengundang komentar beragam di publik.

Polda NTT, tambah Alfred, nampaknya kurang serius menangani kasus korupsi RSP. Boking. Karena setelah ekspos tapi memilih diam dan tidak diumumkan secara terbuka nama-nama tersangka itu.

“Ini apa maksudnya? Padahal kasus ini sudah terang benderang di publik dan kasus ini juga sudah berulang tahun,”ungkap Alfred.

Menurut Alfred kasus dugaan korupsi RSP. Boking sebelumnya ditangani oleh Polres TTS, lalu diambil-alih Polda NTT. Oleh sebab itu, Polda NTT wajib menginformasikan ke Araksi dan terutama ke publik, siapa-siapa saja yang menjadi tersangka.

“Lambannya pihak Polda NTT menangani kasus dugaan korupsi RSP Boking senilai 14 miliar ini ARAKSI menduga jangan-jangan sudah ada ada-apanya. SDM Polda NTT bisa dibilang sudah handal tapi loq lamban dalam penanganan Kasus Korupsi ini (RSP. Boking senilai Rp 14 M, red). Kami berharap Polda NTT segera memberikan SP2HP,” pinta Alfred.

DICORET Beberapa Item Pekerjaan
Alfred menjelaskan, Rumah Sakit yang dibangun dengan dana APBD TTS sekitar Rp 17 miliar tersebut, kondisinya saat ini rusak total. Karena oknum pejabat di TTS mencoret/menghilangkan item pekerjaan fondasi/ yang menjadi dinding penahan tebing di sekeliling bangunan tersebut.

“Karena item pekerjaan dinding/pondasi penahan tebing dicoret, maka tanah bergerak dan terjadilah patahan dan retakan hampir di seluruh gedung yang dibangun,” paparnya.

Dengan demikian, lanjut Alfred, penyidik juga harus memeriksa pejabat yang mencoret item pekerjaan tersebut.
“Oknum siapa pejabat yang mencoret item pekerjaan dalam kontrak tersebut harus bertanggung jawab. Karena gedung-gedung di RSP Boking rusak total. Disinyalur karena item pekerjaan tersebut dicoret,” tegasnya.

Oleh itu, sambung Alfred, ARAKSI meminta pihak penyidik Polda NTT untuk bersikap transparan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Iya harus transparan dong. Jangan ditutup-tutupi. Kalau memang pejabatnya harus diperiksa dan menjadi tersangka, kenapa harus ditutup-tutupi?” tandasnya. +++citra-news.com/suaraflobamora.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *