KANGKANGI Hukum Acara ARAKSI ‘Seret’ Kajati YULIANTO ke Kejagung RI

ALFRED BAUN,  Ketua ARAKSI. Doc. marthen radja/citra-news.com

ARAKSI menuntut Kejati NTT tiuntaskan kaaus Tipikor Bawang Merah Kabupatwn Malaka. Bila tidak mampu  Kajati Yulianto segera keluar dari NTT

Citra-News.Com, KUPANG – ALIANSI Rakyat Anti Korupsi Indonesia (ARAKSI) menilai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur (Kajati NTT), Dr. Yulianto, SH, MH ke dua lembaga internal Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Ketua ARAKSI. ALFRED Baun kepada sejumlah wartawan di Kupang, Rabu 30 Juni 2021 menjelaskan, laporan ARAKSI tetkait kasus korupsi bawang merah di Kabupaten Malaka ini dilakukan tanggal 28 Juni 2021.

“Kami melaporkan kasus korupsi ini ke dua lembaga internal di Kejagung RI, masin-masing ke Komisi Yudisial dan Dewan Pengawas (Dewas) atau dikenal dengan SATGAS Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) pada tanggal 28 Juni 2021 dengan tanda terima laporan No: 6921-0541/BTT/KK/VI/2021, terkait Kasus Korupsi Bawang Merah Malaka,”jelas mantan anggota DPRD NTT ini.

Inti persoalan hingga ARAKSI menyeret pihak Kejati (Kejaksaan Tinggi) NTT, kata Alfred, ARAKSI menilai Kejati NTT telah lalai dan melanggar aturan Hukum Acara. Dalam mana perundang-undangan (KUHAP) pasal 1 tentang hukum acara, khususnya asas percepatan penanganan kasus tindak pidana korupsi ( (Tipikor).

ARAKSI menduga Kajati NTT telah lalai dalam mengaplikasikan pasal 1 tersebut sehingga mengeluarkan berita acara P21 sejak tanggal 6 Mei 2021 dan Surat Permohonan dari Kapolda NTT untuk penyerahan Tahap II per tanggal 26 Juni 2021. Karena ada kelalaian itu menyebabkan terjadi peluang dan ada gugatan prapeadilan sehingga 9 (sembilan) tersangka dalam kasus bawang merah Malaka bebas demi hukum.

“Ini jelas-jelas Kajati NTT telah melanggar Nota Kesepahaman/MoU (Memorandum of Understanding) antara Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI dan Kapolri tentang kesepakatan bersama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang terjadi adalah kelonggaran yang dilakukan pihak Kejati NTT. Sehingga memberikan ruang bebas bagi para pelaku Koruptor kasus bawang merah Malaka. Dengan kata lain para tersangka mengambil ruang menggugat dan akhirnya mereka harus bebas. Itu menunjukkan tidak ada keseriusan kinerja dari Kejati NTT. Dalam mana harus dipertanggungjawabkan sesuai sumpah janji jabatan,” beber Alfred.

Kajati Yulianto Diusir Keluar NTT

Diketahui, pada tanggal 25 Juni 2021 Aliansi Rakyat Anti Korupsi Indonesia (Araksi) melakukan aksi Demo ke gedung Kejati NTT di bilangan Jl. Adhyaksa Kota Kupang.

Dalam aksinya ini ARAKSI meminta Kajati NTT untuk ‘angkat kaki’ alias tinggalkan NTT kalau tidak sanggup menyelesaikan/menerima pelimpahan tahap 2 (pelimpahkan BAP, barang bukti, dan tersangka, red) kasus korupsi bawang merah Malaka dari Polda NTT untuk disidangkan.

“Kalau Kajati Yulianto tidak bisa tuntaskan proses hukum kasus bawang merah Malaka, Lebih baik ‘angkat kaki’ saja dari NTT. Jangan buat daerah yang miskin ini makin tambah miskin,” ujar seorang orator Araksi.

Orator ARAKSI juga menyinggung, Kajati Yulianto saat menjadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Waikabubak (Kabupaten Sumba Barat, pernah mendapat penghargaan sebagai Kajari Terbaik di seluruh Indonesia.

Lantaran merasa dirinya terangkat maka saat dilantik menjadi Kajati NTT, Kajati Yulianto katakan senang kembali ke NTT., serasa pulang ke rumah sendiri.

“Kajati Yulianto berjanji akan berikan kado terbaik untuk rakyat NTT. Mana janji itu? Kalau tidak mampu tuntaskan (pelimpahan berkas tahap 2 untuk disidang di Pengadilan Tipikor, red) kasus bawang merah, kasus Awalolong dan kasus lainnya yang ditangani Polda NTT, sebaiknya ‘angkat kaki’ dari NTT,” lagi-lagi eriak sang orator.

Tapi kenyataannya, lanjut sang orator, kasus Korupsi bawang merah Malaka sudah berulang tahun tapi tidak tuntas. “P-19 bolak-balik sebanyak 8 kali. Sudah P-12 pun, Kejati tidak terima pelimpahan berkas tahap 2. Akibatnya memberi peluang untuk para koruptor melakukan praperadilan.

Para pendemo menduga, pihak Kejati NTT sengaja mengulur-ulur waktu lalu menyuruh tersangka korupsi melakukan gugatan. Yang pegang BAP kan hanya Polda dan Kejati. Koq bisa materi BAP itu bocor darimana? ungkapnya.
Pendemo dari Araksi menilai bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak ada kecekatan yang baik dan perhitungan strategis dalam penanganan suatu kasus korupsi (kasus korupsi Bawang Merah Malaka, red) sehingga memberikan ruang kepada pihak lain untuk menang dalam praperadilan.

Araksi mempertanyakan mengapa setelah Kejati NTT melakukan P21 kemudian tidak ditindaklanjuti Jaksa Penuntut Umum? Padahal, hal tersebut telah disampaikan berkali-kali oleh Polda NTT kepada Kajati NTT secara langsung dan menjelaskan bahwa penyidik Polda NTT selalu berkoordinasi lisan secara berturut-turut dengan JPU sejak tanggal 13 Mei hingga tanggal 23 Juni 2021.

Adapun sejumlah poin tuntuan yang disampaikan Araksi dalam aksi demo hari itu. Diantatanya, mendesak Kejaksaan Tinggi NTT untuk segera menerima tahap dua Kasus Bawang Merah Kabupaten Malaka. Berikut, mendesak Kejati NTT untuk segera menyidangkan kasus Bawang merah Malaka di Pengadilan Tipikor Kupang.

ARAKSI juga meminta Kejaksaan Tinggi jangan mendiskriminasi Polda NTT. ARAKSI mendesak Pengadilan Tinggi NTT agar segera mengevaluasi Hakim-Hakim nakal di pengadilan Tipikor Kupang, jika dalam waktu 1×24 jam, Kejati NTT tidak mengindahkan tuntutan ini, maka Araksi akan kembali dengan jumlah masa yang lebih banyak.

Usai aksi Demk, Ketua ARAKSI Alfred Baun kepada tim media mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya bersama Wakajati NTT dan Aspidsus serta Kasintel Kejati NTT disela aksi damai tersebut berbuah bahwa keputusan praperadilan tidak menganulir P21.

“P21 tetap berjalan. Tadi pak Kajati berjanji setelah kita keluar itu, pihak Kejati NTT akan berkordinasi dengan pihak Polda NTT untuk menindak lanjuti P21 dan mempelajari putusan praperadilan. Putusan praperadilan sampai saat ini belum ada di tangan kejati dan polda NTT, “jelas Alfred

Koordinasi yang dimaksud, tambah dia, adalah untuk penyerahan tahap dua. Dan deadline (batas) waktu yang berikan Araksi adalah 1×24 jam.

“Bila Kejati NTT tidak ditepati 5 tuntutan ARAKSI maka ARAKSI akan mendatangi Kejati NTT dengan masa yang lebih banyak lagi,”kata Alfred. +++citra-news. com/tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *