Banggar meminta pemerintah menyampaikan data tertulis terkait laporan penggunaan dana Covid19 dan penanganan badai Seroja.
Sementara itu pada pembahasan rancangan PPAS Perubahan, Banggar DPRD Kota Kupang menyetujui dengan catatan. Badan anggaran meminta daftar ralat perbaikan dokumen menjadi kesatuan yang utuh.
Menjadi catatan lainnya, Banggar legislatif meminta Pemerintah untuk memperhatikan beberapa hal. Yaitu peningkatan PAD dari sektor perijinan; menyikapi keberadaan undang-undang cipta kerja; pendataan bangunan perumahan; dan penelusuran serta evaluasi terkait penetapan pembayaran pajak LPJU.
Sidang paripurna yang berlangsung hingga lewat tengah malam itu diakhiri dengan pendapat akhir dari 8 (delapan) fraksi yang semuanya menyetujui rancangan KUA-PPAS Perubahan TA 2021 tersebut.
