Menteri Sakti mengakui, dalam pertemuan dua pejabat negara itu berbincang mengenai rencana implementasi Kebijakan Penangkapan Terukur Berbasis Kuota.
“Kami diskusi mengenai rencana pengembangan sektor kelautan dan perikanan di wilayah NTT. Dengan rumput laut, kerapu dan lobster merupakan komoditas budidaya yang potensial untuk terus dikembangkan di NTT. Karena kondisi perairannya yang sangat mendukung. Peluang pasar untuk komoditas tersebut juga sangat besar, utamanya untuk ekspor, “tuturnya.
Kami berbincang soal rencana implementasi Kebijakan Penangkapan Terukur Berbasis Kuota, sambung dia. Dimana perairan NTT termasuk di dalamnya. Alhamdullilah, Pak Gubernur menyambut baik bahkan mendukung penuh implementasi kebijakan yang dilandasi prinsip ekonomi biru.
Menteri Sakti menjelaskan, kebijakan penangkapan terukur merupakan jalan hadirnya distribusi ekonomi yang merata di wilayah pesisir. Dimana pelabuhan perikanan di luar Pulau Jawa akan bertransformasi sebagai pusat-pusat ekonomi baru. Sebab di sanalah ikan tangkapan harus didaratkan.
Kebijakan ini juga menciptakan banyak lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Sinergi memang sangat dibutuhkan dalam upaya membangun sektor kelautan dan perikanan yang maju dan berkelanjutan, tandasnya.
Sembari berucap, “Terima kasih Bapak Gubernur NTT yang sudah datang berkunjung”.
