HLM TPID-GNPIP di Maumere Gubernur VIKTOR Singgung DANA DESA Untuk PEM

Dihadiri Para Bupati sedaratan Flores, Lembata, dan Alor , Gubernur VIKTOR Bungtilu Laiskodat (berdiri) saat Pertemuan Tingkat Tinggi TPID dan GNPIP di Maumere Kabupaten Sikka Flores. Doc. citra-news.com/biro AP setdantt

Bupati Roby Idong : …dibutuhkan cara kerja cerdas untuk mengatasi inflasi…

Citra News.Com, MAUMERE – PEMANFAATAN Dana Desa yang digelontorkan Pemerintah Pusat bernilai ratusan hingga miliaran rupiah per desa, diharapkan tepat sasarannya. Yakni untuk peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (PEM) di desa.

Perihal penggunaan dana desa ini sudah diingatkan berulangkali oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, VIKTOR Bungtilu Laiskodat di berbagai kesempatan. Teringat pada tahun 2019, Gubernur Viktor pernah melakukan rapat akbar bersama para camat dan kepala desa se-Provinsi NTT di GOR Flobamora Kupang.

Tidak berbeda dengan rapat kala itu, pada HLM TPID (High Level Meeting Tim Pengebdali Inflasi Daerah) lanjutan di Maumere Kabupaten Sikka, pun Gubernur Viktor kembali mengingatkan soal pemanfaatan dana desa.

Dalam rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) ke daratan Flores dan Lembata, pada Minggu 11 September 2022 Gubernur Viktor dan rombongan menyinggahi Maumere, ibukota Kabupaten Sikka.

Mengutip siaran pers Biro Administrasi Pimpinn Setda NTT, bahwa hari itu setelah meninjau bendungan Nebe di Kecamatan Talibura, Gubernur Viktor berarak menuju Kota Maumere

Di ibukota Kbupaten Sikka ini Gubernur Viktor menghadiri HLMT TPID Bersama Pulau Flores, Lembata dan Alor. Dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Provinsi NTT.

Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi bersama Camat, Lurah, Kepala Desa dan Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Sikka.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Viktor meminta para kepala desa agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahwa penggunaan dana desa untuk memberdayakan masyarakat dengan program pertanian, peternakan, perikanan dan sektor lainnya.

Anggaran dana desa itu harus digunakan sebaik mungkin, kata gubernur. Dandesa tersebut dimnfaatkan Un
utuk pemberdayaan masyarakat, dan untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa.

“Jadi kita fokus pemberdayaan masyarakat untuk menekan angka kemiskinan. Kepala Desa harus melihat dengan baik bahwa ketentuan besaran alokasi 40 persen dana desa untuk bantuan langsung tunai itu disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada. Bila masyarakat penerima BLT tidak mencapai 40 persen maka dana tersebut bisa dialihkan ke atau diperuntukkan untuk hal lain. Seperti pemberdayaan pada program pertanian atau peternakan di desa,” sebut Gubernur Viktor.

Perlu Cara Kerja Cerdas

Orang Nomor Satu NTT ini juga berharap agar pada bulan oktober semua kabupaten sudah ada desain ketersediaan lahan, pupuk dan benih untuk pengembangan sorgum, jagung dan kelor.
Sehingga masyarakat juga bisa ikut ambil bagian.

“Saya yakin untuk Pulau Flores ini sangat berpotensi untuk pengembangan 3 komoditi tersebut. Bila kita sukses di Flores ini maka daerah yang lain juga mengikuti yang sudah kita kerjakan disini sebagai contoh”, kata Gubernur Viktor.

Agar lebih berhasilguna, tambah dia, diperlukan sinergitas antara industri lembaga-lembaga keuangan.

“Kita jangan membebani APBD kita. Penting untuk kolaborasi dengan lembaga keuangan dan perbankan.
Kita andalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jadi kita tidak terlalu berharap dan membebani APBD kita. Maka dari itu masyarakat juga harus berperan aktif,” tandasnya.

Terkait inflasi, menurut Gubetnur Viktor, untuk mengatasi inflasi maka masyarakat harus memiliki dan mengembangkan sendiri komoditi yang menyebabkan inflasi seperti cabe dan lainnya. Juga kita harus kembangkan sendiri di masyarakat.

Demikian halnya untuk pengembangan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS). Kita bisa kembangkan terus karena sangat memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Seperti di Sumba Barat Daya mereka panen 3 kali di lahan 36.000 Ha.

“Ke depannya semua harus tanam dan panen dengan mekanisasi modern. Yakni dengan memanfaatkan mesin agar lebih efisien,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sikka, Roberto Diogo Alexander alias Roby Idong mengatakan, dibutuhkan cara kerja cerdas untuk mengatasi inflasi.

“Tentunya berbagai strategi yang harus dilakukan dalam menghadapi inflasi.
Untuk itu kami melakukan 68 persen dari belanja Dana Desa untuk penanganan inflasi,” jelas Bupati Roby.

Dia menambahkan, pemenuhan hak-hak dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga dilakukan Pemkab Sikka.

Dimana untuk kesehatan sudah mencapai 100 persen sisa sehingga warga sikka yang sakit sudah bisa berobat.

Sedangkan untuk Pendidikan dengan memberikan beasiswaa kepada 9.513 mahasiswa.  +++ citra-news.com/biro AP setdantt

Editor : Martthen Radja/citra-news.com
Penulis : Meldo Nailopo
Foto/Video: Dio Ceunfin/Riki Nengga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.