“Tapi koq kenapa kepala SMAN 1 kupang mengabaikan itu. Lalu memasukkan data dari jalur afirmasi, karena mutasi orantua, prestasi dan bakat. Akibatnya quota Rombel sudah terkunci. Hal-hal semacam ini yang perlu dipertimbangkan secara baik sehingga tidak.merugikan orangtua siswa”, tegas Ansor.
Tapi bila SMAN 1 Kupang menambah Rombel, lanjut Ansor, pasti akan diikuti juga oleh SMAN yang lainnnya. Dibuatnya sistem Rombel di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar ada pemerataan di sekolah-sekolah swasta.
Diakuinya, sampai hari ini ada 16 sekolah swasta di Kota Kupang yang belum ada siswa daftar baru. Kalau sekolah swasta tidak dapat siswa, iya sama dengan kita pemerintah ikut membunuh mereka.
Sekolah Swasta Juga Asset Negara
Padahal. lanjut Ansor, tugas kita pemerintah adalah menjaga, baik sekolah negeri maupun sekolah
swasta kedua-duanya harus berjalan seimbang.
“Apakah itu sekolah negeri, sekolah swasta semuanya adalah asset negara yang wajib dilindungi. Untuk.memcerdaskan bangsa maka anak-anak harus menempuh pendidikan yang wajar. Krena pendidikan itu adalah hak asasi”, tuturnya.
Soal petunjuk teknis (Juknis) mengenai Rombel, tegas Ansor, hanya untuk menjaga keseimbangan antara sekolah negeri dan sekolah swasta.
Walau demikian, syarat tambahan menyangkut afirmasi, prestasi dan bakat, serta anak mengikuti pindah tugas orangtua, perlu ada batasannya.
Oleh karena itu Ansor berharap unsur-unsur tambahan seperti tersebut diatas bukan hal utama dalam aturan mengenai Rombel. +++ marthen/citra-news.com
