Peningkatan Kualitas sumber daya manusia (SDM); Peningkatan kualitas Infrastruktur; Pemulihan Ekonomi, dan Pelayanan Publik.
“Sehubungan dengan prioritas pembangunan tersebut maka pelaksanaan forum konsultasi publik hari ini diharapkan dapat menjaring aspirasi para pemangku kepentingan terhadap kualitas dan sasaran pembangunan tahun 2025. Terutama terkait dengan isu-isu strategis, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan agar konsisten dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi,” jelas Fahrensy.
Lebih lanjut dikatakan Fahrensy, bahwa Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu wujud kepatuhan terhadap ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana jangka panjang daerah.
Rencana Jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah khususnya pasal 88 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa rencana awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan terhadap rancangan awal RKPD Kota Kupang yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan anggaran tahun 2025 untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
Pemikiran Konstruktif
Diakhir sambutannya, Penjabat Wali Kota Kupang juga berharap agar melalui forum diskusi publik ini akan terlahir masukan-masukan yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan rancangan awal RKPD Kota Kupang tahun 2025.
