Apel perdana ini diawali pembacaan Naskah Pancasila oleh Pj. Gubernur NTT Andriko Susanto dan diikuti seluruh peserta apel, kemudian dilanjutkan pembacaan Naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Panca Prasetya KORPRI oleh Petugas apel.
Pj. Gubernur Andriko dalam amanatnya, menyampaikan ungkapan rasa syukur setelah dilantik sebagai Penjabat Gubernur NTT oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian sebagaimana diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 06 September 2024. Dan tiba di Kota Kupang diterima secara adat sebagai warga NTT.
Mohon Doa Restu dan Dukungan
Dalam arahannya, Pj. Andriko mengatakan, menjadi Penjabat Gubernur di salah satu Provinsi yang menjadi Beranda Selatan NKRI dengan segala potensi luar biasa yang dimiliki oleh daerah yang secara darat berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan laut dengan negara Australia.
“Ini tentunya menjadi kehormatan besar untuk saya dan keluarga. Saya mengharapkan dukungan dan doa restu dari seluruh masyarakat NTT termasuk para ASN Lingkup Pemerintah Provinsi NTT agar saya dapat menjalankan tugas dan amanah yang bermartabat ini dengan baik,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu faktor penting agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan sukses adalah tim kerja yang solid dan kuat.
Untuk itu diperlukan semangat kebersamaan dan kolaborasi, kinerja pemerintah Provinsi NTT yang diharapkan semakin meningkat dan berdampak pada kemajuan daerah.
Selain itu, memasuki proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota saat ini.
Pj. Gubernur Andriko menghimbau agar seluruh ASN Lingkup Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-NTT agar tetap bersikap netral, tidak ikut berpolitik praktis dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal diluar substansi tugas dan fungsi sebagai ASN.
Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
