Jejak Aset yang Terancam Terbengkalai
Selain KMP Sirung dan KMP Pulau Sabu, Pemprov NTT juga memiliki tiga kapal lain. Yaitu Baswara 1, Baswara 2, dan Kapal Sasando. Kelima armada ini disebut akan diarahkan ke skema kerja sama dengan pihak ketiga.
Pengamat kebijakan publik menilai, pola ini mencerminkan kegagalan perencanaan jangka panjang.
“Kalau dari awal manajemennya kuat, kapal tidak akan mangkrak. Sekarang, negara seperti memadamkan kobaran api yang dibuat sendiri,” ungkapnya.
Belum ada angka resmi terkait potensi kerugian akibat insiden ini. Namun, berdasarkan harga pengadaan dan biaya perawatan kapal feri, nilai aset yang terdampak diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Jika kapal akhirnya dijual dalam kondisi rusak, negara berpotensi mengalami depresiasi nilai yang signifikan.
Selain itu, hilangnya fungsi kapal juga berdampak pada konektivitas antarwilayah, terutama bagi masyarakat kepulauan yang selama ini bergantung pada transportasi laut.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai: Status audit perawatan kapal sebelum insiden; Alokasi anggaran pemeliharaan dalam beberapa tahun terakhir; Pihak yang bertanggung jawab atas pengamanan aset; Serta Evaluasi internal pasca kejadian.
Wagub Johny berharap hasil pengelolaan aset nantinya dapat menopang program pengentasan kemiskinan dan stunting. Namun, publik masih menunggu komitmen nyata berupa transparansi dan akuntabilitas.
Alarm bagi Tata Kelola Aset Daerah
Kasus karamnya dua kapal ini menjadi alarm keras bagi pengelolaan aset publik dalam hal ini Badan Pengelola Aset Daerah Pemprov NTT. Mestinya di tengah keterbatasan anggaran dan tantangan geografis, setiap aset seharusnya dijaga secara optimal.
Tanpa perbaikan sistemik, insiden serupa berpotensi terulang—bukan hanya pada sektor transportasi laut, tetapi juga pada aset publik lainnya.
Kini, sorotan publik tidak hanya tertuju pada cuaca ekstrem. Publik kini menunggu sejauh mana pemerintah daerah berani membuka data, mengevaluasi kelalaian, dan memastikan bahwa aset negara benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar dicatat dalam daftar inventaris. +++ marthen/*
