Kondisi ini, kata Gubernur Melky, menjadi alasan Rembuk Stunting digelar bersamaan dengan Musrenbang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, sanitasi hingga perlindungan sosial.
Persoalan gizi anak masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, pelaksanaan Rembuk Stunting yang dirangkaikan dengan Musrenbang dipandang sebagai langkah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah tersebut.
Kebijakan Musik Keren
Gubernur Melky menilai upaya menurunkan angka stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, sanitasi, hingga perlindungan sosial. Dia menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial sebagai salah satu strategi mengurangi kemiskinan.
Pemerintah daerah diminta memastikan proses verifikasi data penerima bantuan dilakukan secara akurat agar program yang dijalankan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Perencanaan dan penganggaran harus berbasis data yang kuat. Kebijakan yang kita ambil harus lahir dari data yang akurat agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Komitmen terhadap pembangunan yang inklusif juga kembali ditegaskan melalui kebijakan MUSIK KEREN atau Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025. Regulasi ini dirancang untuk memastikan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, serta kelompok marginal lainnya mendapatkan ruang dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Selain menghadapi berbagai tantangan sosial, NTT juga memiliki potensi besar yang dapat menjadi penggerak ekonomi daerah. Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, pariwisata, serta energi baru dan terbarukan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja.
Perencanaan Berjenjang
