Iklan Baris :
Ingin Pasang Iklan, Klik disini - Ingin Koreksi, Klik Teks ini
Polkam  

KEJAR Ambisi PAD Rp2,8 Triliun, NTT Dipaksa BERLARI Memutus Rantai KEMISKINAN

Reporter: Marthen RadjaEditor: Redaksi
CitraNews

Namun di sisi lain adalah Peluang menggerakan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal yang ada dan dimiliki masyarakat.

Di antara lima tim tersebut maka ini tugas penting Tim Optimalisasi PAD. Tim ini memegang peran paling strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di NTT.

Ketua tim Optimalisasi PAD, Bernhard Menoh, menegaskan target yang tidak kecil. Dimana pendapatan daerah pada tahun 2026 ditargetkan mencapai Rp2,8 triliun. Dengan fokus utama berada pada pajak kendaraan bermotor, yang selama ini menjadi komponen terbesar PAD.

“Komponen terbesar PAD adalah pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Ini yang akan kita optimalkan, termasuk penertiban kendaraan dinas dan kendaraan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Saat KESEHATAN TAK BISA Lagi Jalan Sendiri, NTT Disematkan Jadi ROLE MODEL Program KITA SEHAT

Selain pajak, pemerintah juga mengarahkan perhatian pada optimalisasi retribusi daerah serta pemanfaatan aset pemerintah yang selama ini belum menghasilkan nilai ekonomi maksimal.

Dalam perspektif interpretatif, target ini mencerminkan dorongan kuat untuk mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Namun di sisi lain, keberhasilan target tersebut akan sangat bergantung pada disiplin administrasi dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.

Data Kemiskinan

Data kemiskinan adalah Fondasi yang Menentukan Arah Kebijakan. Di sisi lain, Tim Penanggulangan Kemiskinan menggarisbawahi satu hal krusial: data yang valid adalah fondasi dari kebijakan yang tepat.

Baca Juga :  JOHN Praing GANTIKAN Alex Riwu Kaho, Ini HASIL RUPS Bank NTT Selengkapnya

“Tanpa data akurat, program bantuan sosial dan pemberdayaan berisiko salah sasaran. Jadi Data harus valid. Dari data itulah kita merancang program yang tepat sasaran untuk menurunkan kemiskinan”, tambah Kanis Mau dari perwakilan tim.

Kanis menjelaskan, pendekatan berbasis data ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma: dari sekadar distribusi bantuan menuju intervensi berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Data kependudukan harus valid – by name by adress. Untuk itu diperlukan kolaborasi lintas sektor. Mulai dari pemerintah pusat hingga mitra pembangunan, dan diharapkan menjadi penguat utama dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang selama ini kompleks dan berlapis”, ujarnya.

Baca Juga : 

Menguji Efektivitas di Lapangan

Tim Akselerasi Dasacita, yang beranggotakan sekitar 50 orang, telah mulai bekerja dengan membagi tugas ke dalam sektor-sektor strategis seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga digitalisasi.

Fokus mereka bukan hanya menjalankan program, tetapi mengevaluasi hambatan di lapangan dan memberikan rekomendasi konkret.

“Kami melihat kendala yang ada, lalu memberi masukan agar program bisa lebih optimal dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar perwakilan tim.

Pendekatan evaluatif ini menunjukkan bahwa percepatan pembangunan bukan sekadar menambah program baru, tetapi memperbaiki kualitas program yang sudah berjalan.