Program ini akan diperkuat melalui kolaborasi dengan Polda NTT, terutama melibatkan polisi wanita dalam pendampingan korban kekerasan rumah tangga.
Langkah ini menunjukkan perubahan paradigma pelayanan publik di Kota Kupang. Pemerintah tidak lagi hanya fokus pada urusan administrasi formal, tetapi mulai masuk ke wilayah perlindungan sosial dan pemulihan psikologis masyarakat.
“Saran Pak Wamen terkait ruangan Curhat Bestie agar kami bisa berkolaborasi dengan Polda NTT khususnya bagian TPPO akan segera kami tindaklanjuti,” kata Christian.
Di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah, pendekatan seperti ini memperlihatkan bahwa pelayanan publik juga harus memiliki empati.
Dalam bagian akhir kunjungannya, Purwadi melangkah menuju RSUD S.K Lerik. Didampingi Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dan sejumlah petinggi baik dari lingkup Pemprov NTT maupun Pemkot Kupang. Saat turun dari mobil Wamen PANRB Purwadi langsung diterima Direktur RSUD S.K Lerik, dr. Ivonny D. Ray.
“Kami mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp3 miliar untuk biaya operasioal dan belanja peralatan medis yang menjadi prioritas”, ucap dr. Ivon.
Purwadi menyampaikan pesan yang terasa lebih filosofis bahwa pelayanan pasien adalah hal utama tinimbang birokratis yang bertele-tele.
Bahkan saat di MPP Purwadi mengingatkan, setiap pemimpin pada akhirnya akan mengakhiri masa pengabdiannya. Karena itu, yang paling penting bukan sekadar lama menjabat, tetapi jejak pelayanan yang ditinggalkan.
“Semua pemimpin akan mengakhiri pelayanannya sehingga harus meninggalkan jejak yang bisa menjadi pedoman dan pengingat,” ujarnya.
Pesan itu seolah menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi sejatinya bukan tentang pencitraan institusi, melainkan tentang warisan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Bagi Kota Kupang, pujian dari pemerintah pusat tentu menjadi modal penting. Namun, tegas, Christian tantangan sesungguhnya adalah menjaga konsistensi pelayanan agar tidak berhenti sebagai proyek prestasi sesaat.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak mengingat berapa banyak penghargaan yang diterima pemerintah. Mereka hanya mengingat satu hal: apakah negara hadir ketika mereka membutuhkan. +++ marthen/cnc
