Tampak Hadir saat Rakor bersama Kementerian ATR/BPN, Kika : Bupati FALENS Kebo, Bupati BUCE Lioe, dan perwakilan dari Kabupaten Manggarai Timur. Doc. CNC/ biro APim setdantt
Citra News.Com, KUPANG – PEMERINTAH Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen memperkuat sinergi dalam percepatan kebijakan pertanahan dan penataan ruang.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Program Kebijakan Pertanahan dan Tata Ruang Provinsi NTT di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (4/8/2026).
Dalam arahannya Menteri Nusron Wahid meminta pemerintah daerah menginventarisasi dan mempercepat sertifikasi seluruh aset milik pemerintah. Termasuk sekolah, rumah ibadah, serta fasilitas publik lainnya.
“Kepastian hukum atas aset-aset tersebut penting untuk mencegah sengketa maupun penguasaan oleh pihak lain. Kami berharap pemerintah daerah mempercepat proses sertifikasi dan dituntaskan pada akhir tahun 2026 . Ini menjadi hadiah Natal bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur”, ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengingatkan pentingnya pemutakhiran sertipikat lama kategori KW 4, KW 5, dan KW 6 yang diterbitkan sebelum sistem digital diterapkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari potensi tumpang tindih bidang tanah maupun praktik mafia tanah di kemudian hari.
