Neda juga mendukung penekanan Gubernur NTT agar kepala sekolah punya tanggung jawab penuh terhadap anak di sekolah. Menurutnya, kepala sekolah harus membuat satu aturan tegas terkait kenakalan remaja. Jika tidak mampu membuat aturan, maka kepala sekolahlah yang diberi sanksi oleh dinas.
Ia mengingatkan, kebijakan pengawasan tidak bisa disamaratakan untuk semua sekolah. Karena tidak semua sekolah terjadi seperti hal ini. Hanya ada sekolah-sekolah tertentu yang dianggap rawan. Ada SMK di Kota Kupang yang dianggap rawan dan sering tawuran seperti SMK 2 yang sebelumnya bernama STM, dan SMK 3. Juga kebanyakan diprovokasi anak-anak SMP karena tergabung dalam satu grup.
Pola provokasinya pun lintas jenjang. Dalam satu grup WA walaupun bukan ada dalam satu lingkungan sekolah, tetapi ada hubungan pertemanan. Anak-anak usia SMP yang memprovokasi dong pung kaka-kaka, akhirnya terjadi keributan. Akhirnya baku panggil, baku panggil, iya jadilah tawuran.
Di akhir pernyataannya, Neda menitipkan pesan humanis. Pihak sekolah harus ketat lakukan pengawasan, dan yang paling utama adalah keluarga. Dan keluargalah menjadi benteng paling utama. Jadi sesungguhnya masalah tawuran ini bukan untuk mencari siapa yang paling jago, tapi siapa yang paling butuh dirangkul. +++ marthen/cnc
