Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa lengkapnya struktur kepengurusan harus menjadi momentum perubahan. Bank NTT tidak boleh terus berada dalam zona nyaman, tetapi harus berani melakukan pembenahan, memperluas orientasi bisnis, dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.
Pesan tersebut memiliki makna strategis.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank NTT dituntut tidak hanya menjaga keberlangsungan bisnis dan memperoleh keuntungan, tetapi juga menghadirkan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, Gubernur Melky memberikan lima instruksi strategis yang harus menjadi pedoman kerja pengurus baru. Instruksi pertama, adalah melakukan diversifikasi portofolio kredit. Ketergantungan terhadap kredit konsumtif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mulai dikurangi. Bank NTT didorong lebih agresif membiayai sektor produktif, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk mengoptimalkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Arah kebijakan ini penting agar perputaran modal perbankan dapat menyentuh sektor ekonomi rakyat, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja.
Instruksi kedua, menyangkut penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Gubernur meminta pengurus Bank NTT membangun koordinasi rutin setiap bulan bersama para kepala daerah selaku pemegang saham. Dengan demikian, kebijakan dan produk perbankan dapat diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing wilayah, bukan berjalan sendiri tanpa keterkaitan dengan agenda pemerintah daerah.
Ketiga, penguatan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance (GCG) harus menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran harus diterapkan secara konsisten. Kepercayaan masyarakat terhadap bank tidak cukup dibangun melalui pelayanan dan produk keuangan, tetapi juga melalui integritas pengelolaan serta kepastian bahwa setiap keputusan bisnis dilakukan secara profesional.
Instruksi keempat menyasar penguatan proteksi keamanan siber dan mitigasi kecurangan atau fraud. Gubernur mengingatkan pentingnya pembelajaran dari berbagai kasus keamanan digital yang terjadi pada sejumlah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Di tengah percepatan layanan perbankan digital, Bank NTT harus memastikan sistem keamanan teknologi informasi semakin tangguh sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan internal.
Sementara instruksi kelima adalah memperkuat kolaborasi lintas sektor dan mempercepat integrasi digitalisasi perbankan dengan birokrasi pemerintahan daerah. Bank NTT diharapkan membangun kerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), serta para pengamat ekonomi. Kolaborasi ini diperlukan agar transformasi digital tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi benar-benar menghasilkan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif.
