Selain itu, gambar dan RAB disebut merekomendasikan penggunaan kayu kelas II. Akan tetapi, pada sejumlah komponen bangunan, termasuk rangka atap dan kusen, ditemukan penggunaan kayu lokal jenis jati putih. Perbedaan antara spesifikasi perencanaan dan material terpasang ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak pelaksana maupun instansi teknis yang bertanggung jawab.
Kekhawatiran semakin besar ketika muncul dugaan penggunaan pasir sungai lokal dengan kadar lumpur tinggi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, material tersebut diduga tidak memenuhi persyaratan teknis konstruksi. Apabila dugaan ini terbukti melalui pemeriksaan laboratorium, persoalannya tidak lagi sebatas ketidaksesuaian administrasi, tetapi menyangkut kualitas beton dan keselamatan bangunan yang dirancang untuk menghadapi risiko gempa.
Koordinator LSM L-KPK wilayah Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat, Barnabas Raba, menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius. Menurutnya, penggunaan pasir dengan kadar lumpur berlebihan dan batu bulat yang licin berpotensi mengurangi kualitas ikatan semen sehingga konstruksi menjadi rentan mengalami keretakan ketika menerima tekanan atau guncangan.
“Pasir yang terlalu berlumpur dan batu bulat yang licin sangat berbahaya karena membuat ikatan semen rapuh dan beton mudah retak saat diguncang gempa,” ungkap Barnabas Raba.
Dari sisi regulasi, persoalan material tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa seluruh pengadaan material bangunan, baik lokal maupun nonlokal, wajib memenuhi standar baku kelayakan teknis yang ditetapkan Kementerian PUPR.
Karena itu, kesesuaian material tidak boleh hanya didasarkan pada ketersediaan di sekitar lokasi proyek, tetapi harus dibuktikan melalui standar mutu yang berlaku.
Sorotan lainnya mengarah pada pengadaan material nonlokal yang diwajibkan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), antara lain Semen Portland dan besi beton ulir berdiameter 12 milimeter untuk kolom struktur.
Pengadaan material bangunan yang disebut berasal dari Toko Mas Mulia Reo juga dipersoalkan karena terdapat dugaan keterlibatan CV Wela Meni dalam rantai pengadaannya.
Indikasi tumpang tindih keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan P2SP ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan persoalan konflik kepentingan maupun penyimpangan mekanisme swakelola.
Kepala SDI Bea Rana sekaligus Penanggung Jawab P2SP, Rikardus Rio, S.Pd., Gr., ketika dikonfirmasi awak media citra-news.com pada Selasa (10/11/2026), menjelaskan bahwa secara finansial pihak sekolah telah terbantu melalui bantuan stimulan pemerintah pusat sebesar 70 persen.
