Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif penyusunan program.
Perencanaan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan nyata organisasi dan masyarakat, bukan sekadar mengikuti keinginan, kepentingan tertentu, atau kebiasaan mengulang program tahun sebelumnya.
Menurut Jeffry, setiap usulan kegiatan harus memiliki hubungan yang jelas dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, program yang dirancang tidak hanya memenuhi dokumen perencanaan, tetapi juga memiliki tujuan, ukuran keberhasilan, dan pertanggungjawaban yang terukur.
“Jangan sampai kita lebih fokus pada apa yang diinginkan, tetapi mengabaikan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kita harus bekerja sesuai tugas dan fungsi serta memastikan setiap pekerjaan yang dilakukan bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Salah satu langkah penting yang diumumkan dalam kegiatan tersebut adalah peningkatan keterlibatan Inspektorat Daerah Kota Kupang dalam proses perencanaan OPD.
Mulai tahun anggaran 2027, seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah akan terlebih dahulu melalui verifikasi dan reviu Inspektorat sebelum disampaikan kepada DPRD.
Kebijakan ini menempatkan Inspektorat tidak semata-mata sebagai lembaga pemeriksa ketika ditemukan persoalan dalam pelaksanaan anggaran, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pencegahan sejak awal. Melalui review perencanaan, potensi ketidaksesuaian program, kelemahan pengendalian, dan risiko penyimpangan diharapkan dapat diidentifikasi lebih dini.
Dari perspektif politik pemerintahan, langkah tersebut juga memperlihatkan pentingnya membangun hubungan antara perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban publik. Sebab, keputusan mengenai program dan anggaran daerah pada akhirnya menentukan prioritas pelayanan yang diterima masyarakat.
