Namun, efektivitas kebijakan ini nantinya tidak hanya ditentukan oleh kewajiban dokumen perencanaan melewati proses reviu. Lebih jauh, diperlukan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan, keterbukaan terhadap evaluasi, serta keberanian memperbaiki program yang dinilai tidak sesuai kebutuhan.
Jeffry meminta seluruh peserta Bimtek mengikuti kegiatan secara serius dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam pekerjaan masing-masing. Ia berharap penguatan sistem pengendalian internal tidak berhenti sebagai pemenuhan administrasi, melainkan menjadi budaya kerja dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Kupang, Hijayas Uthan Mode, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SPIP Terintegrasi, menyusun profil risiko, serta mengukur efektivitas pengendalian korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Kegiatan ini juga mempersiapkan aparatur yang akan bertugas sebagai asesor perangkat daerah maupun asesor pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Kompetensi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan sistem pengendalian internal berjalan secara terukur dan dapat dievaluasi.
Bimtek berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, dengan melibatkan 125 peserta. Mereka terdiri atas Inspektur Pembantu (Irban), sekretaris dinas dan badan, sekretaris kecamatan, pejabat struktural dan fungsional bidang perencanaan, auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), serta Tim Penilai Mandiri SPIP Terintegrasi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan BPKP Provinsi NTT, jajaran Inspektorat Daerah Kota Kupang, serta tim ahli dan fasilitator dari BPKP sebagai narasumber.
Memetik pesan dari forum ini bahwa penguatan pengawasan sejak tahap perencanaan akan diuji melalui pelaksanaan anggaran tahun 2027. Masyarakat tentu tidak hanya membutuhkan dokumen perencanaan yang tertib dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, tetapi juga pembangunan yang benar-benar menjawab persoalan mereka.
Sebab, setiap rupiah dalam APBD merupakan uang publik yang harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. +++ marthen/*
