ANEH Masyarakat MENOLAK Membangun BENDUNGAN

Niat baik pemerintah membangun bendungan adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat di semua sector. Namun akan berbanding terbalik jika masyarakat menolaknya. Karena dipastikan rakyat akan menderita karena kesulitan air besih.

 

Kupang, citra-news.com – ANEH jika masyarakat menolak pemerintah membangun bendungan.  Justeru terbangunnya bendungan akan dapat menjawab semua sector kebutuhan.

Perihal penolakan pembangunan bendungan oleh masyarakat ini terjadi di Provinsi NTT.  Adalah kelompok masyarakat di Kabupaten Nagekeo dan kelompok masyarakat di Kota Kupang ketika pemerintah pusat berniat membangun Bendungan Lambo dan Bendungan Kolhua. Alasan penolakan masyarakat ini bahwa lahan yang mau dibangun bendungan, berstatus tanah suku atau hak ulayat.

“Untuk bendungan Lambo kami sudah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan berulangkali dengan warga masyarakat pemilik lahan. Akan tetapi masyarakat tetapi menolaknya. Sehingga diperlukan upaya-upaya dengan alternatif-alternatif lain. Kalaupun masyarakat masih menolaknya maka dipindahkan ke daerah lain saja,” kata Gubernur NTT Drs. Frans Lebu Raya beberapa waktu lalu.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT Ir. Andreas Wiliam Koreh, MT, menjelaskan, dalam grand design ada 10 bendungan yang dibangun di Provinsi NTT. Dari jumlah yang ada 4 buah bendungan yang sudah, sedang, dan akan dibangun. Masing-masing, sebut Andre,  Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang sudah terpakai. Berikut, Bendungan Napung Gete di Kabupaten Sikka sedang dibangun, dan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) akan segera dibangun.

Lebih jauh dikatakan, dua buah bendungan yang juga sudah masuk dalam grand design adalah Bendungan Kolhua di Kota Kupang dan bendungan Lambo di Kabupaten Nagekeo. “Dua buah bendungan Lambo dan Kolhua ini yang ditolak masyarakat. Meskipun sudah berulangkali kita lakukan upaya-upaya pendekatan. Jika dalam upaya-upaya selanjutnya juga tetap ditolak maka kita akan alihkan ke kabupaten lain,”tegas Andre di ruang kerjanya, Rabu 30 Mei 2018.

Menurut Andre, ada 3 (tiga) kabupaten di NTT yang sudah siap menjadi alternative jika Bendungan Lambo dan Bendungan Kolhua kalau pada kenyataannya ditolak pembangunnannya.  Ketiga bendungan yang sudah di-design  itu adalah Bendungan Waibara di Kabupaten Sumba Timur; Bendungan Pola Pare di Kabupaten Sumba Barat Daya; dan Bendungan Waekoe di Kabupaten Ngada.

Khusus untuk Bendungan Napung Gete di Kabupaten Sikka, jelas Andre, masyarakat bukannya menolak membangun bendungan. Kelompok masyarakat yang memiliki lahan di lokasi Bendungan Napung Gete dan melakukan aksi demonstrasi itu lantaran hak ganti rugi tanah mereka belum terbayarkan semuanya.

“Jadi harus bisa dibedakan antara aksi warga menolak pembangunan bendungan dengan aksi menuntut ganti rugi tanah. Kalau   kelompok masyakat di Bendungan Kolhua Kota Kupang dan Bendungan Lambo Kabupaten Nagekeo itukan menolak membangun bendungan. Sedangkan aksi yang dilakukan kelompok masyarakat pemilik lahan di Bendungan Napung Gete Kabupaten Sikka itu karena pemerintah belum tuntas membayarkan ganti rugi tanah warga,”jelas Andre sembari berharap kesabaran dan pengertian warga pemilik lahan di Bendungan Napung Gete.

Pembayaran ganti rugi tanah milik warga di area bendungan, tambah Andre, adalah kewajiban pemerintah. Itu hal keutamaan yang wajib hukumnya untuk dibayarkan hak masyarakat ini. Asal saja masyarakat dengan rela hati memberikan beberapa luasan lahan milknya untuk kepentingan umum. Karena setelah bendungan terbangun masyarakat jualah yang menikmati hasilnya. Sehingga rasanya aneh saja  kalau masyarakat menolak pembangunan bendungan.

Diakuinya, untuk kepentingan umum memang harus ada pengorbanan. Di satu sisi pemerintah mengorbankan miliaran rupiah uang negara untuk pembangunan bendungan. Namun di lain sisi masyarakat juga harus merelakan lahan miliknya untuk dibangun bendungan. Dari kesadaran kolektif inilah bisa mentahtakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. “Iya kesadaran secara kolektif baik pemerintah, warga masyarakat pemilik lahan, LSM serta elemen masyarakat lainnya, termasuk pers dan media massa. Semua dukungan yang ada ini akan mampu mensejahterakan rakyat banyak,” tandasnya. +++ cnc1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *