Ia menyebutkan, sebanyak 11 provinsi telah menetapkan RAD PD. Sementara sembilan hingga sepuluh provinsi lainnya masih dalam proses penyusunan. Bappenas menargetkan sekitar 20 hingga 22 provinsi memiliki RAD PD pada akhir 2026 atau awal 2027.
Dalam kesempatan itu, Dwi mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTT. Menurutnya NTT termasuk salah satu provinsi yang lebih awal menetapkan RAD PD. Namun, pelaksanaannya tetap harus dikawal agar manfaatnya dirasakan penyandang disabilitas.
Selain RAD PD, forum tersebut membahas “Musik Keren” – Musayawarah Inklusi Kelompk Rentan. Ketua Pertuni Kota Kupang, I Made Astika Dhana, menjelaskan Musik Keren merupakan forum musyawarah pembangunan inklusif.
Forum ini melibatkan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Kelompok tersebut mencakup anak-anak, perempuan, lanjut usia, masyarakat adat, serta masyarakat kurang mampu. Mereka diberikan ruang menyampaikan kebutuhan dan mengusulkan program pembangunan kepada pemerintah.
Astika mengatakan, organisasi difabel telah dilibatkan dalam penyusunan RAD PD di NTT. Sebanyak tujuh perwakilan dari berbagai organisasi dan ragam disabilitas menjadi tim fasilitator bersama Bapperida Provinsi NTT.
Mereka memetakan persoalan menggunakan matriks APKM. Instrumen tersebut mencakup akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hasil pemetaan kemudian diselaraskan dengan perencanaan pemerintah daerah hingga menghasilkan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2024 tentang RAD PD.
Dalam pelaksanaan Musik Keren, usulan masyarakat mulai memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aspirasi dikelompokkan berdasarkan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk dibahas bersama OPD terkait.













