Niat Busuk Pemerintah Kuasai Tanah Ulayat

CNC Kupang – KOMISI I DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) agar membatalkan niat busuknya untuk menguasai tanah ulayat di kawasan Besipae Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pasalnya, lahan seluas 3.780 HA tersebut telah diserahkan secara sepihak oleh Frans Nabuasa kepada Pemprov NTT. Apalagi Frans Nabuasa bukan merupakan alih waris dari turunan “Amaf PaE”.

Permintaan tersebut dikemukakan Leo Ahas, Wakil Ketua Komisi I DPRD NTT ketika bertatap muka dengan para tokoh masyarakat adat Ubabu di gedung DPRD NTT di Kupang beberapa waktu lalu.

Dia menilai Pemprov NTT secara hukum sudah salah alamat. Karena telah menerima penyerahan tanah dari pihak yang bukan pemilik tanah. “Dalam hukum keperdataan disebutkan bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak itu batal demi hukum.”tegasnya.

Sementara anggota Komisi I DPRD NTT Army Konay menambahkan, bukan saja pihak yang menyerahkan tanah tidak jelas turunannya. Tetapi lokasi tanahnya juga tidak jelas. Karena tanah yang diserahkan Frans Nabuasa kepada Pemprov NTT tahun 1982 itu bukan di kawasan Besipae Kecamatan Amanuban Selatan. Jadi locusnya harus jelas, itu pertama. Kedua, bahwa bukti penyerahan lahan Besipae telah termuat dalam Perda Nomor 8 Tahun 1974. Ini jelas-jelas Pemprov NTT sudah membohongi warga masyarakat adat Ubabu. Untuk diketahui Perda Nomor 8 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi. Perda ini sudah kadaluwarsa. Dan hal ketiga, bahwa kawasan Besipae yang dikontrakan selama 25 tahun oleh Pemprov NTT itu semestinya sudah selesai kontrak tahun 2007. Namun dibuat perpanjangan masa kontrak secara sepihak oleh Pemprov NTT dengan pihak yang bukan berhak maka pemilik tanah adat berkewenangan untuk membatalkan semua hal yang terkait dengan tanah adat tersebut. (Baca juga : Asset Dinas Sosial NTT Amburadul)

Karena tidak melalui koridor hukum yang dan pasti maka tanah di Kawasan Besipae dikatakan tidak berkekuatan hukum tetap. Dikatakan tidak jelas dan tidak pasti karena baik pihak yang menyerahkan, pihak yang  mengelola, dan pihak yang mengambil kembali itu tidak jelas, maka ini adalah modus kalau Pemprov NTT sengaja menggelapkan hak-hak ulayat masyarakat adat.

Ebuto, Ketua Komisi I DPRD NTT meminta Pemprov NTT agar bertindak lebih bijak dalam menyikapi aspirasi masyarakat adat Ubabu. Karena belum ada titik temunya, dia berharap selain anggota DPRD NTT juga instansi terkait segera turun ke lokasi sengketa. Sehingga program Pemprov NTT yang diinvestasikan di kawasan Besipae dan sekitarnya lebih berdayaguna dan berhasil guna. +++marthen/citra news.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *