JANGAN Ditiru, 1 Nama Tapi 9 Alamat di E-KTP

Kupang Kota, citranews.com – SETELAH beberapa nama diantaranya Setya Novanto ditangkap dan ditahan KPK terkait dugaan korupsi triliunan rupiah dana APBN untuk pembuatan KTP Elektronik (E-KTP), belakangan merebak kasus duplicate record atau kepemilikan ganda E-KTP saat dilakukan perekaman data oleh instansi kependudukan dan catatan sipil.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kota Kupang, David Marts Mangi, SH di Kupang, Senin (09 April 2018) mengatakan, kasus dulicate record kerap ditemui. Dia mencontohkan, saat dilakukan perekaman data kependudukan ditemukan satu nama namun ada 9 (Sembilan) alamat yang tertera dalam E-KTP. Buset!

Dengan tidak menyebut nama terang sang ibu itu, kepada citranews.com David menjelaskan, anda boleh percaya atau tidak tapi ini hal fakta. Kalau saya bohong saya berdosa. Ada seorang ibu (pengusaha) di Kota Kupang ini punya 9 alamat di E-KTPnya. Suaminya punya 8 alamat. Itu artinya kedua pasangan suami isteri ini punya alamat dan NIK yang hampir tersebar di beberapa kabupaten/kota di Indonesia.  Kalau di Provinsi NTT, seorang ibu ini punya alamat ada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten TTU. Selebihnya dia juga punya alamat ada dimana-mana di NKRI ini.

“Perilaku ibu ini sangat kontradiktif dengan aturan yang ditetapkan negara. Bahwa setiap penduduk hanya memiliki satu nama, satu alamat dan satu NIK (Nomor Induk Kependudukan). Atau by name, by NIK, dan by address,”tegasnya.

Menurut David, seorang ibu ini tertangkap basah saat dilakukan perekaman data E-KTP untuk sesuatu urusan. Ketika mau mencetak E-KTP barulah ketahuan. Dimana semua system menampilkan tentang alamatnya sang ibu ini. Alamatnya ada di Papua, di Timika, di Aceh, di Jakarta, di Surabaya, Bali, di Kota Kupang, di Kabupaten Kupang, dan di TTU. Meskipun yang bersangkutan masih ada di Kota Kupang namun sulit bagi kita untuk melacaknya.  Karena memang dia berpenduduk di negeri antabranta alias tidak jelas, ungkap David.

“Iya untuk urusan lain mungkin sulit dilacak. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan identitas diri siapapun dia akan sulit beralibi. Karena untuk urusan yang berkaitan dengan administrasi apapun, E-KTP menjadi administrasi utama,”timpalnya.

Soal perekaman data kependudukan yang dimaksudkan by name, by NIK, by address, contoh David, yang bersangkutan beralamat di Manggarai. Tapi ketika bertugas di Kota Kupang minta dicetak E-KTP. Ini mustahil bisa dicetak karena yang bersangkutan nama, alamat, dan NIK-nya ada di Kabupaten Manggarai.  Bisa saja data yang direkam tahun 2015 misalnya, datanya belum dipindahkan dari daerah asal.  Waktu perekaman data tidak terbaca. Namun waktu pencetakan baru ketahuan kalau yang bersangkutan memiliki KTP Ganda/Duplicate Record.

Nah, persoalan-persoalan semacam ini  kalau tidak ditertibkan seperti ibu pengusaha ini, maka negara (pemerintah) akan pusing ‘tujuh keliling’. Betapa tidak. Satu nama tapi ada 9 alamat (address). Memang benar-benar licik orang ini. Jika Dukcapil tidak jeli dalam perekaman data maka akan terjadi pembengkakan angka jumlah penduduk di Kota Kupang ini, tandasnya.

Kalau kita hitung berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 bahwa jumlah penduduk di NKRI ini sudah 280 juta jiwa. Untuk Kota Kupang berdasarkan data pelayanan maka jumlah penduduk lebih kurang 550 ribu jiwa. Kalau data konsolidasi bersih itu berkisar pada angka sekitar 438 ribu jiwa.

Kita (Disdukcapil Kota Kupang) coba menghitung pakai data pelayanan (BPS) maka pertumbuhan penduduk terdapat pembengkakan (mark up). Akan ada kelebihan penduduk Kota Kupang itu sekitar 100 ribu jiwa. Kalau di Indonesia ini terdapat 514 kabupaten/kota kalau ada kelebihan 100 ribu jiwa, iya hitung saja jumlah penduduk di Indonesia. Apalagi dalam setiap tahunnya ditambah lagi dengan orang-orang yang tidak jelas seperti tersebut diatas.

Untuk menghitung data kependudukan, tambah David, Disdukcapil Kota Kupang biasanya menggunakan data konsolidasi bersih (data riil). Karena kita lakukan tahapan-tahapan dengan terlebih dahulu memverifikasi data yang disampaikan pemohon. Berikut, melakukan validasi untuk mengetahui apakah data itu valid atau tidak. Setelah itu dilakukan penunggahan.

“Perlu diingat terjadinya mark up jumlah pendudukan berdampak pada penetapan anggaran pembangunan, penetapan DAU,  penetapan demokrasi, dan lain-lain. Untuk urusan E-KTP khususnya, orang jangan pernah berpikir bahwa ada permainan atau ada factor X lainnya dalam urusan E-KTP di Disdukcapil Kota Kupang. Karena kami punya kewajiban hanya mengeksekusi barang yang sudah dibuat di Kemendagri. Mungkin anda temukan di daerah lain kalau ada permainan. Tapi di Disdukcapil Kota Kupang TIDAK ada dan TIDAK AKAN pernah ada permainan atau transaksi lain. Bahayanya kalau  ketahuan selesailah kau. Beta sonde mau masuk pordeo (saya tiak mau masuk Cuma-Cuma) di penjara gara-gara urus E-KTP,”tegasnya. +++cnc1

 

Gambar : David Marts Mangi, SH (doc. citranews.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *