Untuk menghitung data kependudukan, tambah David, Disdukcapil Kota Kupang biasanya menggunakan data konsolidasi bersih (data riil). Karena kita lakukan tahapan-tahapan dengan terlebih dahulu memverifikasi data yang disampaikan pemohon. Berikut, melakukan validasi untuk mengetahui apakah data itu valid atau tidak. Setelah itu dilakukan penunggahan.
“Perlu diingat terjadinya mark up jumlah pendudukan berdampak pada penetapan anggaran pembangunan, penetapan DAU, penetapan demokrasi, dan lain-lain. Untuk urusan E-KTP khususnya, orang jangan pernah berpikir bahwa ada permainan atau ada factor X lainnya dalam urusan E-KTP di Disdukcapil Kota Kupang. Karena kami punya kewajiban hanya mengeksekusi barang yang sudah dibuat di Kemendagri. Mungkin anda temukan di daerah lain kalau ada permainan. Tapi di Disdukcapil Kota Kupang TIDAK ada dan TIDAK AKAN pernah ada permainan atau transaksi lain. Bahayanya kalau ketahuan selesailah kau. Beta sonde mau masuk pordeo (saya tiak mau masuk Cuma-Cuma) di penjara gara-gara urus E-KTP,”tegasnya. +++cnc1
Gambar : David Marts Mangi, SH (doc. citranews.com)
