“Iya untuk urusan lain mungkin sulit dilacak. Tapi kalau urusan yang berkaitan dengan identitas diri siapapun dia akan sulit beralibi. Karena untuk urusan yang berkaitan dengan administrasi apapun, E-KTP menjadi administrasi utama,”timpalnya.
Soal perekaman data kependudukan yang dimaksudkan by name, by NIK, by address, contoh David, yang bersangkutan beralamat di Manggarai. Tapi ketika bertugas di Kota Kupang minta dicetak E-KTP. Ini mustahil bisa dicetak karena yang bersangkutan nama, alamat, dan NIK-nya ada di Kabupaten Manggarai. Bisa saja data yang direkam tahun 2015 misalnya, datanya belum dipindahkan dari daerah asal. Waktu perekaman data tidak terbaca. Namun waktu pencetakan baru ketahuan kalau yang bersangkutan memiliki KTP Ganda/Duplicate Record.
Nah, persoalan-persoalan semacam ini kalau tidak ditertibkan seperti ibu pengusaha ini, maka negara (pemerintah) akan pusing ‘tujuh keliling’. Betapa tidak. Satu nama tapi ada 9 alamat (address). Memang benar-benar licik orang ini. Jika Dukcapil tidak jeli dalam perekaman data maka akan terjadi pembengkakan angka jumlah penduduk di Kota Kupang ini, tandasnya.
Kalau kita hitung berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 bahwa jumlah penduduk di NKRI ini sudah 280 juta jiwa. Untuk Kota Kupang berdasarkan data pelayanan maka jumlah penduduk lebih kurang 550 ribu jiwa. Kalau data konsolidasi bersih itu berkisar pada angka sekitar 438 ribu jiwa.
Kita (Disdukcapil Kota Kupang) coba menghitung pakai data pelayanan (BPS) maka pertumbuhan penduduk terdapat pembengkakan (mark up). Akan ada kelebihan penduduk Kota Kupang itu sekitar 100 ribu jiwa. Kalau di Indonesia ini terdapat 514 kabupaten/kota kalau ada kelebihan 100 ribu jiwa, iya hitung saja jumlah penduduk di Indonesia. Apalagi dalam setiap tahunnya ditambah lagi dengan orang-orang yang tidak jelas seperti tersebut diatas.
