Masalah TKI Ilegal Tidak Harus Saling Menyalahkan

Laporan : marthen radja/cnc

 

Masalah TKI Ilegal adalah masalah bersama yang harus ditangani secara sinergis dan simultan. Masalah pelik ini tidak akan berujung. Dia akan menjadi benang kusut jika semua pemangku kepentingan saling mencari kambing hitam (kesalahan) dan saling melempar tanggung jawab.

 

Kupang, citranews.com – ANGGOTA KOMISI 5 DPRD NTT, Anselmus Talok mengatakan, dalam UUD 1945 mengisaratkan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kehidupan yang layak. Baik untuk dirinya sendiri maupun untuk meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga.  Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menjadi tenaga kerja dalam negeri dan atau luar negeri.

“Terutama sebagai tenaga kerja di luar negeri. Kalau tenaga kerja legal tidak ada masalah. Namun permasalahan yang saya lihat itu adalah adanya tenaga kerja illegal. Itupun diketahui setelah terjadinya korban jiwa dari kebanyakan TKI Ilegal asal NTT yang bekerja di luar negeri,”jelas Ansel.

Menurut Ansel, akar dari permasalahan tenaga kerja illegal yang ada, pertama, proses rekruitmen yang tidak betul dari pengerah tenaga kerja. Prosedur rekruitmen yang tidak betul dalam artian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana yang menjadi sasaran empuknya adalah kepada masyarakat. Mereka gampang termakan dengan iming-iming.

Kedua, minimnya pengawasan pihak orangtua atau keluarga, masyarakat sekitar, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan serta aparat keamanan. Tidak tegasnya aparatur negara dalam hal ini kepolisian untuk bertindak tegas para tenaga kerja yang tidak memiliki kelengkapan dokumen adminsitrasi.

“Jika saja tegas bertindak terhadap pengerah tenaga kerja dan memberikan punishment (hukuman) yang setimpal sesuai perbuatannya, saya kira dapat memberikan efek jera. Tidak kecuali kepada TKI yang sudah ditangkap karena memiliki dokumen illegal,”tandasnya.

Dan hal ketiga adalah tenaga kerja legal yang sudah selesai masa kontrak di luar negeri. Para tenaga kerja ini tidak mau pulang atau kembali ke daerah asalnya. Nah itu sudah masuk kategori tenaga kerja illegal. Mereka terus bertahan di luar negeri namun tidak memiliki dokumen resmi sesuai tuntutan.

Akan tetapi, lanjut dia, kesemuanya itu tidak akan berdampak hingga menimbulkan korban jiwa jika saja sejak dini TKI yang ada telah membentengi dirinya dengan informasi, pengetahuan, dan ketrampilan yang memadai. Adanya sarana prasarana (Sarpras), seperti Balai Latihan Kerja/BLK misalnya, yang dibangun pemerintah semestinya dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (skill and knowledge).

Menjawab citra-news.com kalau belakangan masalah yang mengemuka adalah TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri lebih banyak jumlahnya berasal dari daratan Timor. Ansel mengakui fakta itu. “Memang benar ada banyak TKI yang meninggal dan dipulangkan ke daerah asalnya di Pulau Timor ini. Terlebih TKI yang berasal dari Kabupatn Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Dan kasusnya beragam. Yang pada prinsipnya karena minimnya infornasi, pengetahuan, dan ketrampilan yang dimiliki korban,”tuturnya.

Disebutkan, dalam dua pecan terakhir di bulan April 2018 ada 3 (tiga) orang yang meninggal dan jenasahnya dipulangkan ke NTT. Dimana salah satu korban sudah 6 bulan sebagai tenaga kerja illegal di luar negeri. Dan (2) dua TKI asal Kabupaten Malaka Provinsi NTT itu adalah Lazarus Nahak dan Melkianus Luan.

Oleh karena masalah TKI illegal ibarat benang kusut, ungkap Ansel, maka seyogianya semua stakeholder dan pemangku kepentingan secara sinergis dan simultan melakukan penanganan dengan aksi-aksi nyata.

“Kita jangan hanya sampai pada prihatin lalu saling menyalahkan. Akan tetapi mari kita melakukan aksi-aksi nyata (action) guna meminimalisir permasalahan yang terjadi dengan mengambil langkah tindakan kuratif (pencegahan). Yakni penertiban dokumen administrasi bagi kepentingan TKI,”tegas Ansel yang juga Sekretaris Fraksi Demokrat itu. +++ cnc1

 

Gambar : Anselmus Tallo, Anggota DPRD NTT Partai Demokrat (marthen radja/doc. CNC)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *