Menurut Ansel, akar dari permasalahan tenaga kerja illegal yang ada, pertama, proses rekruitmen yang tidak betul dari pengerah tenaga kerja. Prosedur rekruitmen yang tidak betul dalam artian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dimana yang menjadi sasaran empuknya adalah kepada masyarakat. Mereka gampang termakan dengan iming-iming.
Kedua, minimnya pengawasan pihak orangtua atau keluarga, masyarakat sekitar, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan serta aparat keamanan. Tidak tegasnya aparatur negara dalam hal ini kepolisian untuk bertindak tegas para tenaga kerja yang tidak memiliki kelengkapan dokumen adminsitrasi.
“Jika saja tegas bertindak terhadap pengerah tenaga kerja dan memberikan punishment (hukuman) yang setimpal sesuai perbuatannya, saya kira dapat memberikan efek jera. Tidak kecuali kepada TKI yang sudah ditangkap karena memiliki dokumen illegal,”tandasnya.
Dan hal ketiga adalah tenaga kerja legal yang sudah selesai masa kontrak di luar negeri. Para tenaga kerja ini tidak mau pulang atau kembali ke daerah asalnya. Nah itu sudah masuk kategori tenaga kerja illegal. Mereka terus bertahan di luar negeri namun tidak memiliki dokumen resmi sesuai tuntutan.
Akan tetapi, lanjut dia, kesemuanya itu tidak akan berdampak hingga menimbulkan korban jiwa jika saja sejak dini TKI yang ada telah membentengi dirinya dengan informasi, pengetahuan, dan ketrampilan yang memadai. Adanya sarana prasarana (Sarpras), seperti Balai Latihan Kerja/BLK misalnya, yang dibangun pemerintah semestinya dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (skill and knowledge).
Menjawab citra-news.com kalau belakangan masalah yang mengemuka adalah TKI asal NTT yang meninggal di luar negeri lebih banyak jumlahnya berasal dari daratan Timor. Ansel mengakui fakta itu. “Memang benar ada banyak TKI yang meninggal dan dipulangkan ke daerah asalnya di Pulau Timor ini. Terlebih TKI yang berasal dari Kabupatn Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari Dan kasusnya beragam. Yang pada prinsipnya karena minimnya infornasi, pengetahuan, dan ketrampilan yang dimiliki korban,”tuturnya.
