Jadi ‘Catatan Merah’ Untuk KETUA DPW Partai Berkarya NTT

Paul Naro, SH : “…DPP Partai Berkarya jangan tinggal diam. Tentukan langkah konkrit, apakah mau Rapimwil atau PLT. Dan keputusan oleh DPP ini berkaitan erat dengan proses rekruitmen Bacaleg mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang harus sesegera mungkin dilakukan mengingat waktu sudah mepet…

 

Kupang, citranews.com – GELOMBANG tuntutan agar segera dilakukan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) atau sejenisnya terus deras mengalir. Mulai dari Rapat yang terbungkus thema ‘Pertemuan dan Silaturahmi DPP dengan Pengurus DPW Partai Berkarya’ pada Kamis 26 April 2018 hingga rapat lanjutan hari kedua Jumat 27 April 2018, mengusung agenda utama yang sama yakni Rapimwil.

Berikut beberapa point rekaman penekanan yang dikutip citra-news.com dari Kodapil V DPP Partai BERKARYA, MARIA LILYANA MEKO atau yang akrab disapa LILI.

…Kondisi hari ini (Jumat 27 April 2018) semuanya merasakan itu. Mohon direkam itu. Bahwa yang kami bertiga dari DPP Partai Berkarya dan menjadi saksi kita semua yang hadir hari ini merasakannya.  Jadi saya (Maria Lilyana Meko) berharap rapat hari ini daftar hadir dibuat siapa-siapa yang hadir saja serta notulennya dibuat agar menjadi laporan saya ke tingkat DPP.

Bahwa semua referensi saya soal ketidakhadiran Ketua DPW PB NTT tidak perlu dibahas lagi. Karena bagi saya sudah menjadi catatan merah. Yang saya sudah tahu mulai dari kami turun pesawat dan melakukan rapat kemarin (Kamis, 26 April 2018) hingga rapat hari ini (Jumat, 27 April 2018).

Hari ini (Jumat 27 April 2018) di tempat ini di Pearl Room Hotel On The Rock Kupang, saya mengalami fakta ketidakhadiran Ketua DPW PB NTT dengan seribu satu macam alasan-alasannya.  Bukan juga alasan ini dari kata orang. Akan tetapi apa yang saya lihat saya alami saya akan mencatat dan saya laporkan. Karena kami bertiga datang ke NTT ini adalah utusan Kodapil V dari DPP Partai Berkarya, untuk melaksanakan tugas konsolidasi. Dan tugas ini bukan saja untuk Partai Berkarya di NTT tapi juga di wilayah Kodapil V (Lima) lainnya.

Terlepas dari saya anak NTT saya adalah bagian dari DPP Partai BERKARYA yang ditugaskan oleh DPP Partai Berkarya dengan surat Nomor 009/DPP-Berkarya/ST-V/IV/2018. Dan Surat Tugas tertanggal, Jakarta 20 April 2018 tersebut ditandatangani Bapak Sekjen Dr. Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua Umum, Bapak Drs. H. Thaib Armalyn, M.Si.

Jadi hal-hal apapun yang kami alami di DPW Berkarya NTT kami akan lanjutkan ke atas.  Sanksi apapun terhadap Ketua DPW Partai Berkarya NTT yang diturunkan dari atasan partai sangat kami hargai. Dan kita semua harus menghormati keputusan itu….

Keluhan Kodapil V DPP Partai BERKARYA, Maria Lilyana Meko, Cs  itu juga mendaras pada fakta dua kursi kosong yang semestinya diduduki oleh Ketua dan Bendahara DPW PB NTT, pada Rapat Lanjutan Hari Ke-2 di Hotel On The Rock Kupang, Jumat 27 April 2018.

Tapi sayang dua kursi di jajaran terdepan arena rapat itu dibiarkan kosong melompong hingga selesai rapat. Karena Drs. Jan Christofel Benyamin (Ketua DPW PB NTT) dan Rosi Martina Sombo (Bendahara DPW PB NTT) MANGKIR alias Tidak Hadir. Namun syarat rapat pimpinan dimana-mana itu jika tidak dihadiri oleh Ketua maka yang menggantikannya adalah Wakil Ketua. Yang kebetulan hadir saat itu adalah Wakil Ketua Pelaksana Harian DPW Partai BERKARYA Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atas nama Imanuel Santalum Meok, ST.

Setelah sapaan pembukaan langsung oleh Kodapil V DPP Berkarya, Maria Lilyana Meko meski dengan aneka keluhan, namun rapat dilanjutkan dengan agenda rencana pelaksanaan Rapimwil. Dalam agenda yang satu inipun floor (peserta rapat) masih memberi argumentasi soal DPW Partai Berkarya yang ‘mati suri’.

“Kami ini seolah-olah tidak punya nahkoda yang sanggup membawa kapal Berkarya di NTT ini untuk bergerak maju pasca lolos Verifikasi Faktua (VF) dan menjadi salah satu kontestasi Pemilu 2019. Ini yang kami semua pengurus sesalkan,”ungkap Zulkifli, Sekrettaris DPW PB NTT.

Hampir semua peserta rapat beri usul, saran, dan pendapat menyoal hal yang sama bahwa Partai Berkarya di NTT sampai dengan rapat ini terjadi belum ada langkah konkrit yang dibuat pihak DPW PB NTT. Jikalaupun itu ada maka disinyalir hanya dilakukan segelintir pengurus dengan tanpa melalui mekanisme rapat atau sejenisnya.

“….Ketimpangan-ketimpangan inilah hemat kami bagaimana Partai Berkarya ini bisa maju ke depannya. Karena tidak ada sikap Ketua yang menjadi panutan dalam merancangbangun Partai ini bergerak maju. Sementara Parpol lain sudah menggapai tahapan-tahapan sesuai tuntutan dan jadwal dari KPU. Sehingga DPP Partai BERKARYA jangan tinggal diam. Tentukan langkah konkrit, apakah mau Rapimwil atau PLT. Dan keputusan ini terkait dengan Bacaleg baik di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Mohon DPP mengambil keputusan ini jangan berlama-lama mengingat waktu sudah mepet…,” papar Paul Naro, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPW PB NTT.

Setelah berjalan alot rapat pada hari itu (Jumat, 27 April 2018) menghasilkan beberapa kesimpulan. Dalam mana dijadikan keputusan rapat dan langsung di WA ke DPP Partai Berkarya di Jakarta. Namun dalam forum rapat DPW PB NTT di Hotel On The Rock Kupang  dan sesuai dengan tawaran waktu oleh Kodapil V DPP Partai BERKARYA bahwa Rapimwil DPW PB NTT, sedianya dilaksanakan pada tanggal 8-9 Mei 2018 mendatang.

Isi keputusan rapat pun dikutip citra-news.com hari itu 27 April 2018. Tidak terkecuali juga merekam dan mem-video-kan semua hal yang terjadi. Termasuk rapat sebelumnya pada Kamis 26 April 2018 di Sekretariat DPW PB NTT.

Berikut kutipan Surat Edaran (SE) DPP Partai Berkarya dan menjadi rujukan Rapat Konsolidasi Kodapil V DPP Partai Berkarya. SE tertanggal 26 April 2018 tersebut dikeluarkan di Jakarta dan ditandatangani Wakil Ketua Umum (Waketum) Drs. H. Thaib Armalyn, M.Si dan Sekretaris Jendral (Sekjen) Dr. Priyo Budi Santoso.

Surat Edaran DPP Partai Berkarya dengan Nomor: 021/DPP-Berkarya/IV/2018, Perihal : Rapimwil dan Rapimda itu ditujukan kepada Ketua DPW Sulawesi Utara, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara (se-KODAPIL V).

Demikian isinya : Salam Berkarya, Dalam rangka menindaklanjuti pengarahan dari Ketua Umum DPP Partai BERKARYA yang intinya meminta kepada seluruh DPW dan DPD se-Komando Daerah Pemilihan (Kodapil) V agar segera melaksanakan Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) dan Rapat Pimpinan Daerah(Rapimda) dengan petunjuk sebagai berikut: (1) Rapimwil dan Rapimda bertujuan untuk penguatan dan penyempurnaan struktur kepengurusan DPW dan DPD dengan prinsip-prinsip tidak ada pergantian kepengurusan, kecuali terdapat hal ihkwal yang penting, perlu dan mendesak. (2) Komposisi struktur kepengurusan di DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan kepengurusan DPP dengan jumlah maksimal 45 orang.

(3) Rapimwil DPW Provinsi ssuai dengan AD/ART dihadiri sekurang-kurangnya3 (tiga) untur kepengurusan DPP Partai BERKARYA. (4) Jadwal pelaksanaan Rapimwil dan Rapimda setiap DPW Provinsi dan DPD Kota/Kabupatenselambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2018. (5) Pengurus DPW dan DPD se-Kodapil V perlu segera melakukan penjaringan bakal calon legislative (Bacaleg) dan untuk mempercepat konsolidasi Partai BERKARYA, baik di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(6) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPR RI yang suah mendaftar atau memiliki komitmen menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Berkarya dalam hal ini di Kodapil V harus melaksanakan kegiatan konsolidasi dan bersinergi dengan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Provinsi an DPRD Kabupaten/Kota di Dapilnya. Hal ini diharapkan untuk memperkuat program sosialisasi Partai BERKARYA dengan ujung tombak para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai BERKARYA di semua jenjang. +++ cnc1

 

Gambar : Tampak Dua Kursi KOSONG dalam rapat antara Kodapil V DPP dengan Pengurus DPW PB NTT pada Jumat 27 April 2018 di Pearl Room Hotel On The Rock Kupang. Dari kiri ke kanan: Hj. Elisa Pusparani, MBA; Maria Lilyana Meko; (Dua Kursi KOSONG yang seharusnya diduduki Drs.Jan Christofel Benyamin, M.Si/Ketua DPW PB NTT; dan Rosi Martina Sombo/Bendahara);  Zulkifli/Sekretaris DPW PB NTT.  (doc.marthen radja/CNC)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *