Bidik Korporasi Setya Novanto di Jalur Uang Haram E-KTP

Lalola Easter : Sepatutnya Setya Novanto (Setnov)  divonis pidana seumur hidup. Selain kurungan, pidana tambahan berupa uang pengganti juga tidak merepresentasikan jumlah kerugian negara.

 

Jakarta, citranews.com – Terhadap Setya Novanto meski telah menjalani hukuman penjara selama 5 tahun plus pidana tambahan berupa uang pengganti juga keputusan untuk mencabut hak politik Novanto lima tahun setelah bebas dari penjara, namun Indonesia Corruption Watch (ICW) terus mendorong KPK untuk mengusut tuntas pihak korporasi yang sudah menikmati uang hasil korupsi pengadaan E-KTP.

Demikian LALOLA EASTER, Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dia menilai, KPK tidak hanya berhenti menggiring Setya Novanto hingga masuk ke penjara. Akan tetapi KPK masih punya pekerjaan rumah, sebagaimana keterangan Febri Diansyah (Juru Bicara KPK) untuk perlu menelusuri nama-nama yang disebut hakim.

“ICW mendorong KPK untuk membidik korporasi yang terlibat. KPK harus menyidik dugaan keterlibatan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi,”kata Easter.

Ada nama-nama pejabat eksekutif dan legislatif periode 2009-2014 yang disebut hakim dalam sidang-sidang Setya Novanto sebelumnya. Sederetan nama baik di jajaran eksekutif seperti Pramono Anung dan Puan Maharani yang disebut Setya Novanto masing-masingnya menerima uang haram E-KTP senilai terima 500 ribu US Dollar. Juga  Gamawan Fauzi, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo. Dan sejumlah politisi di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yaitu Olly Dondokambey, Melchias Markus Mekeng, dan Tamsil Linrung itu belum diproses untuk dipanggil sebagai saksi.

Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi disebut hakim menerima uang haram E-KTP sebesar Rp 50 juta. Ada pula nama mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, disebut dapat jatah 500 ribu US Dollar dan Rp 22,5 juta. Terakhir mantan Ketua Pengadaan Proyek E-KTP, Drajat Wisnu Setyawan, menerima uang sebesar 40 ribu US ollar  dan Rp25 juta.

Gamawan sebetulnya juga dituduh menerima Ruko dari Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Artha Putra, salah satu anggota konsorsium yang bertugas mencetak dan mendistribusikan 45 juta keping E-KTP dengan harga per keping Rp14.400. Namun berkat keterangan Azmin Aulia, adik Gamawan, hakim menghilangkan dugaan penerimaan ruko kepada mantan Bupati Solok tersebut.

Lagi-lagi di jajaran pejabat legislative. Ada mantan Ketua DPR Ade Komarudin dan mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah yang juga disebut menerima keuntungan dari proyek ini. Kedua politikus itu disebut menerima masing-masing US$100 ribu. Selain kedua orang ini, hakim berpandangan ada beberapa anggota DPR periode 2009-2014 yang juga ikut menikmati aliran dana. Diduga, uang yang mengalir ke Senayan mencapai US$12,856 ribu dan Rp44 miliar.

Nama-nama yang disebut hakim ini sebetulnya telah muncul beberapa kali dalam persidangan lain. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto misalnya (keduanya kini sudah dihukum), pejabat seperti Gamawan Fauzi, Jafar Hafsah, Diah Anggraeni, hingga Ade Komarudin juga disebut menerima duit haram KTP-elektronik.

Sebagian besar dari mereka sudah berkali-kali membantah menerima uang hasil korupsi. Saat bersaksi di persidangan Novanto pada 29 Januari 2018. Gamawan Fauzi mengklaim tidak ada ‘satu sen pun’ uang KTP-elektronik yang masuk ke kantong pribadinya. “Saya InsyaAllah tidak ada. Silahkan Yang Mulia buktikan,” kata Gamawan.

Bantahan serupa juga diungkapkan Akom, sapaan Ade Komarudin. “Urusan aliran dana saya tidak tahu,” kata Akom.

Lain Gamawan dan Akom, lain pula Diah Anggraeni. Ia justru mengaku pernah menerima uang, bahkan hingga dua kali, dari Irman yang merupakan mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Namun ia mengaku tidak tahu uang itu adalah hasil korupsi.

Pernah menerima uang. Tapi saya tidak tahu apakah itu uang dari E-KTP atau bukan, karena yang dari Pak Irman ini dua. Pertama dari Irman, yang kedua dari Andi Narogong,” kata Diah dalam persidangan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, 5 April 2018.

Diah bilang, Andi mengaku kalau uang itu berasal dari sumber halal, yaitu bisnis. Diah mengklaim menolak pemberian itu, meski Andi acuh dan pergi begitu saja setelah uang diserahkan.

“Andi saya tanya, ini uang e-KTP? ‘Bukan, Bu. Ini uang dari bisnis kami karena tidak ada yang memikirkan ibu,’ kata Andi. ‘Eh, nggak usah, nggak usah memikirkan saya,’ saya bilang,” kata Diah.

Sehari setelah menerima uang Diah mengaku langsung menemui Irman di Kemendagri. Ia merasa uang itu harus dikembalikan. Namun Irman justru mengomeli Diah dan menolak pengembalian tersebut.

Pengakuan serupa juga pernah disampaikan Jafar Hafsah. Ia mengaku menerima uang korupsi KTP-elektronik Rp1 miliar dari mantan Bendahara Demokrat Nazaruddin.

“Tentunya saya menganggap itu untuk operasional partai karena Nazaruddin kan bendahara saya,” ujar Jafar di pengadilan Tipikor, Jakarta, 3 Maret 2018.

Jafar baru tahu kalau itu adalah uang haram setelah diberitahukan penyidik KPK. Ia pun mengembalikannya ke KPK atau komisi antirasuah itu. Apa nama-nama yang disebut hakim bakal kembali ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Kepala Biiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi Selasa 24 April 2018 lalu, menyatakan ICW juga mendorong KPK untuk membidik korporasi yang terlibat. KPK harus menyidik dugaan keterlibatan korporasi sebagai pelaku atau instrumen yang digunakan untuk melakukan korupsi.

“Kalau yang pertama bakal KPK lakukan adalah melakukan penelaahan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mempelajari fakta-fakta sidang yang muncul, termasuk peran pihak-pihak lain. KPK duga masih ada sejumlah pihak yang harus bertanggung jawab dalam proyek ini,”jelas Febri.

Mengenai putusan hakim terhadap Setnov,

Ada sejumlah alasan mengapa Lalola berpendapat demikian. Katanya, sepanjang proses pengusutan perkara, Novanto sama sekali tidak kooperatif. Vonis ini juga dikhawatirkan tidak bakal membuat Novanto jera dan dapat jadi preseden buruk bagi pemberantasan korupsi.

“Putusan hakim yang patut diapresiasi yaitu keputusan untuk mencabut hak politik Novanto lima tahun setelah bebas dari penjara. Sebab vonis yang seperti ini masih jarang dijatuhkan untuk terdakwa korupsi,”kata Easter. +++ cn/tirto.id

 

Gambar : Febri Diansyah, Juru Bicara KPK (doc.CNC/web)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *