Bom TIDAK BOLEH Terjadi di NTT

Pasca pengeboman gereja-gereja di Surabaya beberapa waktu lalu, masyarakat Indonesia umumnya dan NTT pada khususnya dihantui rasa takut dan cemas. Dikhawatirkan rumah ibadah dalam hal ini gereja dan pemuka agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) jadi sasaran empuk kelompok teroris.

Kupang, citra-news.com – GUBERNUR Nusa Tenggara Timur, Drs Frans Lebu Raya mengajak semua elemen masyarakat NTT untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah. Kalau semua kita bersatu dan saling sinergis maka bom tidak akan terjadi di NTT.

Hal itu dikatakan Gubernur Lebu Raya dalam sambutannya ketika melantik dan mengambil sumpah 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov NTT, di Gedung Sasando Kupang, Jumat 8 Juni 2018.

Dikatakannya, akhir-akhir ini terjadi aksi pengeboman di tanah air. Sasarannya terutama gereja-gereja dan pemuka agama serta aparat kepolisian. Dikhawatirkan Provinsi NTT juga menjadi sasaran kelompok teroris. Namun semangat persatuan dan saling sinergis diantara semua elemen masyarakat akan mampu menepis kemungkinan adanya aksi-aksi bom serupa.

Khususnya dinas perhubungan, kata Gubernur Lebu Raya, diperlukan kerjasama secara baik dengan stakeholder guna memerangi kekhawatiran yang terjadi di masyarakat. Perlu menjaga keamanan dan kenyamanan bersama terutama di Bandara dan pelabuhan laut. Dengan memanfaatkan moda transportasi yang ada orang akan dengan mudah pergi datang dari satu daerah ke daerah lain.

Terkait kemungkinan masuknya jaringan teroris ke wilayah NTT, sebelumnya Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPI) Petrus Selestinus mengatakan, dengan kemudahan transportasi yang ada maka NTT bisa dijadikan alternatif daerah pilihan untuk bersembunyi (bunker) kelompok teroris.

Apalagi beberapa waktu lalu pemerintah membuat kebijakan penempatan Napiter di NTT.

“Ini jelas kebijakan yang sangat keliru karena akan mengancam kerukanan hidup umat beragama yang berdampingan secara damai yang selama ini terpelihara dengan sangat baik di NTT,”kata Petrus kepada wartawan usai bertemu Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT, Yudi Kurniadi, Rabu 6 Juni 2018 di Kupang.

Kedatangan Koordinator TPDI Petrus Selestinus dan sejumlah Advokat NTT diantaranya Luis Balun, Martinus Lau, Petrus Lomanledo dan Reyza Devita Djami, dan bertemu Yudi Kurniadi untuk meminta klarifikasi dari Kakanwil Kemenkum HAM NTT terkait keberadaan beberapa Narapidana Teroris (Napiter) titipan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI ke sejumlah Lapas di NTT yang sebelumnya sempat menjadi polemik di media masa dan medsos.

Pertemuan Advokat-Advokat TPDI ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang obyektif dan kepastian dari Kakanwil Kemenkum HAM NTT yang memiliki otoritas tentang keberadaan Napiter di Lapas-Lapas di NTT sebagai titipan. Berapa jumlah yang dititipkan dan mengapa dititip di NTT, sekaligus untuk mendapatkan klarifikasi dari Yudi Kurniadi.

Yudi Kurniadi dalam penjelasannya mengatakan, Napiter yang dititip di NTT bukanlah Napiter dengan Akriteria Aktor Intelektual. Akan tetapi rata-rata mereka berasal dari pelaku turut serta yang secara tidak langsung dianggap membantu teroris. Perannya itu misalnya menyembunyikan pelaku langsung atau aktor intelektual saat dicari yang berwajib, atau peran lain seperti membantu dana untuk kegiatan teroris karena hubungan darah atau pertemanan.

Atas dasar itulah, jelas Yudi, dalam proses deradikalisasi Napiter ini ditempatkan melalui titipan  di NTT guna memudahkan proses deradikalisasi agar kelak Napiter yang bersangkutan dapat kembali menjadi orang yang baik dan berguna di tengah masyarakat.

Meskipun demikian TPDI tetap berharap agar Pemerintah Pusat  dalam hal ini Kemenkum HAM RI dan Gubernur NTT dapat segera menghentikan kebijakan titip Napiter di NTT dan segera pulangkan Napiter-Napiter titipan itu ke Jakarta atau Nusakambangan.  Permintaan ini sejalan dengan apa yang didalilkan oleh Yudi Kurniadi bahwa semua Narapidana teroris tempatnya hanya satu yaitu di Nusakambangan.

Karena keberadaan Napiter menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan keamanannya di Lapas menggunakan sistim “maksimum security”, maka TPDI tetap berharap agar Gubernur NTT Frans Lebu Raya untuk bersikap lebih tegas dan katakan bahwa NTT tertutup bagi Napiter. +++ cnc1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *