Terkait kemungkinan masuknya jaringan teroris ke wilayah NTT, sebelumnya Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPI) Petrus Selestinus mengatakan, dengan kemudahan transportasi yang ada maka NTT bisa dijadikan alternatif daerah pilihan untuk bersembunyi (bunker) kelompok teroris.
Apalagi beberapa waktu lalu pemerintah membuat kebijakan penempatan Napiter di NTT.
“Ini jelas kebijakan yang sangat keliru karena akan mengancam kerukanan hidup umat beragama yang berdampingan secara damai yang selama ini terpelihara dengan sangat baik di NTT,”kata Petrus kepada wartawan usai bertemu Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi NTT, Yudi Kurniadi, Rabu 6 Juni 2018 di Kupang.
Kedatangan Koordinator TPDI Petrus Selestinus dan sejumlah Advokat NTT diantaranya Luis Balun, Martinus Lau, Petrus Lomanledo dan Reyza Devita Djami, dan bertemu Yudi Kurniadi untuk meminta klarifikasi dari Kakanwil Kemenkum HAM NTT terkait keberadaan beberapa Narapidana Teroris (Napiter) titipan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI ke sejumlah Lapas di NTT yang sebelumnya sempat menjadi polemik di media masa dan medsos.
Pertemuan Advokat-Advokat TPDI ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang obyektif dan kepastian dari Kakanwil Kemenkum HAM NTT yang memiliki otoritas tentang keberadaan Napiter di Lapas-Lapas di NTT sebagai titipan. Berapa jumlah yang dititipkan dan mengapa dititip di NTT, sekaligus untuk mendapatkan klarifikasi dari Yudi Kurniadi.
