Masalah TKI Butuh AKSI Nyata Bukan Sekadar EMPATI

Megasari : Penanganan masalah TKI Ilegal membutuhkan aksi-aksi nyata. Satgas Anti Human Traffiking (AHT) Partai Golkar tidak sekadar empati namun terjun secara langsung membantu pemerintah melakukan advokasi dan pendampingan kepada para TKI yang bermasalah.

Kupang, citra-news.com – BUKAN jadi rahasia umum kalau di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat minim akan lapangan pekerjaan. Lantaran minimnya lapangan pekerjaan ini menjadikan para angkatan kerja dan atau mereka-mereka yang belum usia kerja pun harus berbondong-bondong pergi meninggalkan kampung halamannya dan mencari pekerjaan yang layak di luar negeri. Karena disana ada banyak peluang-peluang kerja yang mereka dapatkan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Nusa Tenggara Timur  (DPD Golkar NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak jika tidak dikatakan sejahtera. Ada banyak cara halal yang dilakukan termasuk mencari peluang kerja di luar negeri.

Beberapa waktu lalu, ucap Melky, saya ke Malaysia. Disana saya bertemu orang-orang kita dari NTT yang bekerja disana.  Mereka menceritakan banyak hal yang mereka hadapi. Jika habis kontrak di salah satu majikan, itu sudah jadi illegal atau dikatakan non procedural. Dan mereka harus berbulan-bulan sembunyi di hutan. Bahkan sampai ada yang meninggal.

“Ini fakta yang patut mendapat perhatian pemerintah Provinsi NTT untuk segera membantu para TKI terutama mereka-mereka yang sudah over stay. Agar dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing di NTT. Jadi kita tidak sebatas empati namun aksi aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pemerintah dan semua stakeholder terkait,” imbuh Melky dalam acara buka puasa bersama para jurnalis di gedung DPD Golkar, Kupang, Selasa 12 Juni 2018.

Sementara Juru Bicara Satuan Tugas Anti Human Trafficking (Satgas AHT) Partai Golkar NTT, Riesta Megasari mengatakan para TKI yang over stay di negara Malaysia tergolong TKI illegal. Walaupun dengan kelengkapan dokumen dan prosedur resmi ketika awal keberangkatannya ke luar negeri. Dan TKI illegal umumnya terindikasi human trafficking, ucapnya.

Data yang dihimpun Satgas AHT Partai Golkar NTT, menurut Mega, pada tahun 2018 per tanggal 12 Juni sudah sebanyak 38 TKI asal NTT yang meninggal di Malaysia. Dari jumlah 38 TKI ini terdapat 34 TKI Ilegal (hanya 4 orang yang legal). “Termasuk jenazah atas nama Metusalak Fatutuan, asal Oelbima Desa Sillu Kabupaten Kupang, yang nantinya kami jemput di Bandara El Tari Kupang mala mini (Selasa, 12 Juni 2018),”kata Mega.

Bahkan Mega  dalam release-nya yang dikirim ke citra-news.com via WAG Kamis 13 Juni 2018 menyebutkan, jenazah Metusalak diangkut menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor lambung JT 969.

Adapun tim penjemputan bersama AHT Partai Golkar NTT adalah Darmanto Pah, Kasie Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans Provinsi  NTT, Thimotius K. Suban (Kasie Perlindungan dan Pemberdayaan TKI dari BP3TKI Provinsi NTT, Suster Laurentina (dari Susteran penyelenggaraan Illahi), dan Margareth Fatutuan (Adik kandung jenazah Metusalak).

Mendiang Metusalak sebelumnya bekerja di Palm Farmer Plantation, Sdn, Bhd, Mukah dengan alamat Lorong Bukit Lima Timur 2A Sibu 9600 Serawak Malaysia. Metusalak (Alm) bekerja sudah lima tahun di perusahaan itu sejak keberangkatannya ke Malaysia tahun 2013. Namun over stay sudah 3 tahun lamanya sehingga dikatakan illegal. TKI yang bersangkutan meninggal karena sakit. Semua biaya kepulangan jenazah Metusalak dari Malaysia hingga diantar ke kampung halamannya di Oelbima ditanggung pemerintah.

Menjawab citra-news.com adanya sinyalemen kalau isu TKI illegal dan human trafficking (HT) jadi komoditas politik Partai Golkar, Mega membantahnya. Menurutnya, yang terlibat dalam Satgas AHT Partai Golkar NTT adalah aktivis-aktivis yang selama ini serius tangani HT. Aksi-aksi nyata ini bukan karena tahun politik untuk pencitraan semata.

Jadi Satgas AHT Golkar NTT, tulis Mega, akan melakukan advokasi kebijakan public terkait solusi atasi darurat HT di NTT. Ini bisa dilakukan jika kader-kader Partai Golkar setelah duduk di parlemen dan eksekutif  permasalahan HT bisa melakukan upaya-upaya solutif untuk mnengatasi HT dimaksud. +++ cnc1

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *